Pemerintah Diminta Segerakan Moratorium Sawit

IMG_20170512_102716-640x480

JurnalNusantara.com – Presiden Joko Widodo pada 14 April menyatakan akan menghentikan sementara (moratorium) perijinan kelapa sawit dan batubara. Pernyataan tersebut memberikan sinyal tentang moratorium sawit dimana tidak akan ada penerbitan perijinan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga mengisyaratkan untuk pembenahan industri kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang akan ditempuh.

Saat ini merupakan waktu yang genting dan kritis bagi usaha perbaikan tata kelola di kawasan hutan alam dan ekosistem gambut. Inpres No. 5 tahun 2015 tentang penundaan pemberian ijin baru untuk kawasan hutan alam dan ekosistem gambut, mendekati akhir batas pelaksanaan dan sampai saat ini belum terlihat apakah inpres ini akan diperpanjang atau diganti dengan kebijakan moratorium perkebunan kelapa sawit ataukah malah tidak sama sekali.

“Moratorium ini perlu dilakukan karena tujuannya untuk memperbaiki tata kelola. Selama ini publik menilai tata kelola yang kurang baik. Dengan moratorium ini diharapkan akan menjawab tuduhan-tuduhan selama ini.” ujar Achmad Suramto, Deputi Sawit Watch dalam Press Conference “Urgensi Percepatan Moratorium sawit”, Jumat (12/5/2017) di Bakoel Cafe Jakarta.

Sementara itu, terkait dengan dampak terhadap investasi, menurutnya kurang berpengaruh karena produktivitasnya juga masih kurang. Dampaknya bagi masyarakat miskin dengan mendapatkan lahan itu sangat baik tapi pemerintah juga harus memberikan support.

“Menurut saya pemerintah harus bijak dan arif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” tegas Achmad.

Moratorium, lanjut Achmad, tak hanya dilihat jangka waktunya saja, namun perlu dikaji pertimbangan dikeluarkannya moratoriun tersebut, misalnya tolak ukurnya karena adanya konflik. Menurutnya, pertimbangan tersebut bisa saja jika moratotium sawit tidak dilakukan akan memicu kebakaran hutan. kalo produktivitasnya tinggi baru moratorium bisa dilepas.

Jumlah konflik agraria di perkebunan kelapa sawit sepanjang tahun terus meningkat. Peningkatan konflik terutama terjadi di provinsi-provinsi wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit  berekspansi. Pada tahun 2016 misalnya terdapat 163 konflik dengan luas 601.680 hektar, terbanyak di perkebunan sawit. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2015 dimana terdapat 127 kasus konflik dengan luas 302.526 hektar. Penyumbang konflik agraria adalah ekspansi HTI dan perkebunan sawit.

“Ekspansi perkebunan sawit berkorelasi dengan meningkatnya konflik agraria. Konflik ini semestinya dapat di-rem dengan menghentikan pemberian ijin baru bagi perkebunan kelapa sawit.” kata Maryo Saputra, Kepala Divisi Kampanye Sawit Watch. (my)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *