Pengusaha Minta Pemerintah Jadi Penggerak Perekonomian

IMG_20170608_170738-640x480

JurnalNusantara.com – Hingga Mei 2017, penerimaan pajak telah mencapai 32 persen dari target yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Capaian ini diakui oleh DJP lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

“Kami sudah mencapai 32 persen dari target yang harus dicapai sampai bulan Mei tahun ini. kalau dilihat dari penerimaan pajak, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Namin PR kami masih panjang.” ujar Yon Arsal, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP dalam diskusi publik terkait Upaya Mendongkrak Penerimaan Pajak Ditengah Rendahnya Kepatuhan Kewajiban Perpajakan, Kamis (8/6/2017) di Jakarta.

Solusi untuk mencapai PR tersebut, lanjut Yon, kami punya solusi diantaranya dengan mengambil manfaat dari tax amnesty, dalam arti bahwa memberi pengampunan kewajiban pajak tahun-tahun sebelumnya dan memulai kewajian pajak yang baru.

IMG_20170608_170716-640x480

Bima, perwakilan Kadin berpandangan bahwa pada prinsipnya pengusaha mendukung terhadap kebijakan pajak, namun disisi lain juga pemerintah harus berkomitmen menjadi penggerak perekonomian.

“Soal kepatuhan pajak, kami mendukung kebijakan pajak dan tidak ada persepsi anti pajak. Kami minta bukan hanya soal kepatuhan pengusaha saja tetapi harus ada komitmen pemerintah juga untuk menjadi penggerak perekonomian bangsa.” tutur Bima.

Lebih lanjut Bima mengatakan, adanya level ketidakadilan yang sangat besar dalam hal pemungutan pajak. Ia mempertanyakan apakah pemerintah telah menyasar pengusaha kelas kakap atau hanya UMKM saja.

“Kami mendorong reformasi dan administrasi pajak dibenahi. Banyak pengusaha hitam dalam 10 tahun terakhir ini tidak membayar pajak, jadi penindakan pajak juga harus tegas.” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, mengatakan kunci yang terpenting bagi DJP dalam mengoptimalkan pendapatan pajak adalah data.

“Data ini merupakan hal yang penting bagi DJP untuk mengakses yang lebih luas ke sektor keuangan. Jadi sebaiknya DJP fokus pada perluasan akses.” kata Yustinus.

Sementara itu, Direktur INDEF, Eni Sri Hartati berpendapat bahwa untuk mengoptimalisasi pendapatan pajak, sebenarnya perlu dikaji persoalannya apa. Seperti kita ketahui, sumber pendapatan pajak yang juga cukup besar diantaranya dari pajak penghasilan. Untuk mendongkrak pajak dari sisi formal saja seperti pendapatan pajak PPh sudah mendekati target yang diharapkan, belum lagi pendapatan pajak dari proyek-proyek pemerintah lainnya. (my)

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *