DPR Terima Laporan Bukti Kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK

IMG-20170807-WA0043-640x360

JurnalNusantara.com – Sejumlah perwakilan dari beberapa Organisasi Pergerakan dan Perjuangan Rakyat yang juga Rakyat Pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia, Senin (7/8/2017) mendatangi gedung DPR RI menemui para Pimpinan DPR untuk meminta diadakannya Sidang Istimewa.

“Kami meminta DPR untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden dan segera menggelar sidang istimewa”, ujar Yudi Syamhudi Suyuti, Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) kepada wartawan.

Lebih lanjut Yudi mengatakan, empat agenda Sidang Istimewa yang diminta adalah mencabut mandat Jokowi-JK, Kembali Ke UUD 45 asli, Perkuat Hak-Hak Rakyat Pribumi, dan membentuk Pemerintahan Transisi.

“Kegiatan ini kami lakukan sesuai dengan UUD Amandemen, Pasal 7 dan didasari Pasal 1 dan 28 UUD Amandemen.” jelas Yudi.

Pertemuan kepada para Pimpinan DPR yang merupakan Wakil Rakyat, lanjut Yudi, untuk menjelaskan dan memberikan berkas Laporan Kegagalan Rezim Jokowi-JK sekaligus Catatan Tuntutan untuk Memperkuat Negara dengan mengembalikan Kedaulatan di Tangan Rakyat demi tercapainya Cita-Cita Proklamasi 17- Agustus-1945 dan Tegakknya Keadilan, Kemakmuran dan Keamanan Bangsa Indonesia.

Sementara itu, tambah Yudi, beberapa bukti pelanggaran UU rezim ini adalah UU Imigrasi, UU Warganegara, UU Kementrian (kasus pengangkatan Menteri ESDM Archanda). Selain itu, UU APBN (kenaikan BBM & defisit), UU Migas (perpanjangan kontrak Freeport dan pembebasan sepenuhnya ke swasta atas produksi migas), UU Pertambangan & Mineral (diundurnya kewajiban smelter & masih bebas ekspor mineral mentah), dan UU Penyelenggaraan Haji (diambilalihnya Dana Haji).

“Mudah-mudahan laporan ini ada hasil dan beliau para pimpinan DPR juga sudah mengetahui dan menyadari jika dipertahankan dalam kondisi seperti ini, negara akan hancur”, pungkas Yudi. (mi)

 

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *