Audit Tidak Sesuai Standar Pemeriksaan Menjadi Akar Masalah

IMG_20170810_152116-640x480

JurnalNusantara.com РKeberadaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai sebaiknya ditinjau kembali oleh pemerintah atau dibubarkan karena tidak adanya peran didalam pemerintahan ini. Penilaian tersebut disampaikan mantan auditor, Sudirman, dalam seminar dan launching buku  Kriminalisasi Audit Kerugian Keuangan Negara, Kamis (10/8/2017) di Jakarta.

“Saya secara pribadi meminta kepada Jokowi agar membubarkan BPKP, bubarkan inspektorat, bubarkan satuan pengawas internal di BUMN-BUMD, lalu bentuk suatu badan pengawasan keuangan pemerintah yang melakukan fokusnya adalah pencegahan korupsi, membantu pemberantasan korupsi, dan membantu meningkatkan optimalisasi penerimaan keuangan di daerah.” jelas Sudirman.

Masalah kriminalisasi keuangan negara, lanjut Sudirman, penyebabnya adalah auditnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 yang didalamnya dijelaskan bahwa pengertian pemeriksaan harus berdasarkan standar pemeriksaan. Faktanya, audit yang dilakukan tidak berdasarkan standar pemeriksaan, akibatnya hasil auditnya adalah kriminalisasi.

“Karena tidak berdasarkan standar pemeriksaan, akibatnya data yang dikumpulkan tidak lengkap, tidak cukup, tidak kompeten dan tidak dilakukan pengujian bukti. Inilah awal masalahnya.” tegas Sudirman.

Sementara itu, Laode Yusuf effendi, Ketum Laskar Pemuda Kaltim menuturkan potensi hasil audit yang tidak relean disinyalir ada campur tangan kekuatan politik. Ironisnya upaya untuk mengungkap hal itu mengasilkan ancaman kriminalisasi maupun pembunuhan karakter. (my)

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *