Pokja Buruh Perempuan Tolak Upah Murah

Resized Image-1510203174458
JurnalNusantara.com – Pemerintah DKI baru saja mengeluarkan penetapan UMP sebesar Rp 3.648.035 sesuai PP 78/2015 dinilai mengejutkan, karena jauh dari standar kebutuhan hidup layak. Sejumlah buruh garmen di Jakarta menolak kebijakan tersebut karena tidak sesuai dengan harapan.

“Kami sebagai Buruh Perempuan memiliki kepentingan besar untuk merespon hal di atas, karena upah murah memiliki dampak serius pada buruh perempuan yang mayoritasnya bekerja di sektor industri padat karya,” ujar Jumisih, Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik, Kamis (9/11/2017) dalam konferensi pers Menolak Upah Murah dan Diskriminasi Upah Padat Karya.

Masih terus dalam upaya untuk menolak Kebijakan UMP berdasar PP 78/2015, lanjut Jumisih, buruh di sektor padat karya harus berwaspada dengan taktik lain yang akan digunakan untuk mengorbankan hak buruh yaitu mekanisme penangguhan upah dan upah sektor padat karya yang diskriminatif.

Dalam kesempatan yang sama, Mutiara Ika, Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika dan anggota Kelompok Kerja (POKJA) Buruh Perempuan menuntut pemerintah untuk mencabut PP 78/2015, menghapuskan mekanisme penangguhan upah dan mencabut SK yang mendiskriminasikan Upah Padat Karya.

“Pemerintah harus segera membuat tim khusus untuk merumuskan standar Upah Layak Nasional agar tidak ada lagi kebijakan upah yang diskriminatif bagi buruh,” ungkap Mutiara.

Pemerintah, tambah Mutiara, perlu meningkatkan kinerja untuk melakukan pengendalian harga di pasaran, karena sebelum peningkatan upah, harga-harga sudah melambung seperti kenaikan tarif dasar listrik, air, PAM, sewa tempat tinggal, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. (my)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *