Pilpres 2019, Luhut Berharap Capres dan Cawapres Usianya Tidak Jauh

IMG-20171111-WA0000
JurnalNusantara.com – Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jumat (10/11/2017), menggelar Kuliah Umum bertema “Menimbang-nimbang Calon Pemimpin Bangsa pada Pemilihan Presiden Tahun 2019, Suatu Renungan dari Kampus UKI” di Auditorium Grha William Soeryadjaya, FK UKI, Cawang, Jaktim, dengan narasumber Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, M.Pd.

Dalam ceramahnya di depan mahasiswa UKI, Luhut menjelaskan bahwa dilihat dari geopolitik dan peta politik dunia telah banyak terjadi perubahan, sementara posisi Indonesia lebih mengedepankan pendekatan budaya dan agama ditengah negara-negara yang menggunakan kekuatan dan kekerasan. Luhut juga menghimbau agar berhati-hati dengan pesatnya perkembangan teknologi dunia.

“Tadi saya sudah menyinggung dalam kuliah umum saya bahwa perkembangan teknologi begitu cepat dan kalau kita tidak berhati-hati menurut ramalan ke depan komputer itu sama pintarnya dengan otak manusia dan punya perasaan. Jadi kita jangan saling bermusuhan satu sama lain, semua harus berteman. Nasional interesting kita tetap penting tetapi kalau tidak berteman bisa repot juga. Kita harus bisa menghitung dengan kalkulasi yang tepat, seperti halnya Saudi Arabia yang kaya masih membuka diri dengan Rusia, Tiongkok, Amerika,” jelas Luhut.

Sementara itu, terkait dengan calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2019 mendatang, Luhut berharap pendamping Jokowi untuk pilpres 2019 usianya tidak jauh berbeda agar terlihat sehat dan berkesinambungan.

“Menurut saya kalau memang itu pilihan Jokowi, eloknya jangan terlalu beda umur dengan beliau agar bisa mengimbangi dan berkesinambungan, artinya jika pendampingnya tidak jauh berbeda usianya bisa dipersiapkan untuk melanjutkan tongkat kepemimpinannya,” harap Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UKI mengatakan, dengan Kuliah Umum kali ini diharapkan Fakultas Hukum UKI sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi secara formal mampu menghasilkan kriteria dan kualifikasi nonnormatif terhadap calon pemimpin bangsa ke depan yang mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan maju. Karena secara normatif, persyaratan dan kualifikasi untuk calon pemimpin bangsa telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD Tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan tentang Pemilihan Umum.

“Kami berharap kita semua dapat memanfaatkan momentum ini untuk mencari calon pemimpin bangsa yang terbaik,” pungkas Hulman. (my)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *