Warga Bojong Renged Gugat Angkasa Pura II

IMG-20180110-WA0015
JurnalNusantara.com – Perluasan Runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta oleh PT Angkasa Pura II dengan membebaskan lahan milik warga pada tiga desa di Kabupaten Tangerang, Banten. Tiga desa yang dimaksud AP II tersebut yaitu, Desa Bojong Renged, Rawa Burung, dan Rawa Regas. 

PT Angkasa Pura II mengklaim pemilik lahan telah menyetujui pembebasan lahan dan mereka siap untuk menerima ganti rugi yang telah disepakati semula. Sedangkan nilai ganti rugi bervariasi karena ada tanah darat maupun lahan basah (sawah) yang hendak dibebaskan.

Menurut kuasa hukum warga desa Bojong Renged, Mochamad Herlangga, SH dalam proses pembebasan lahan tersebut, perhitungan ganti kerugian atas bidang- bidang tanah milik Para Penggugat tidak didasarkan pada fakta-fakta yang objektif, relevan dan komprehensif serta tidak menghitung seluruh komponen yang seharusnya turut dihitung sebagai parameter atau prinsip-prinsip penilaian yang baku.

“Tentunya dengan tidak didasarkan fakta- fakta tersebut, akan mengakibatkan terjadinya hasil penilaian yang tidak wajar dan berubah-ubah, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” jelas Angga begitu dipanggilnya saat dihubungi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018).

Selain itu juga, kata Angga, PT Angkasa Pura II tidak mencerminkan Asas-Asas Umum Permerintahan Yang Baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam pembebasan lahan ini, ungkap Angga, PT Angkasa Pura II bekerjasama dengan pihak Tim Pembebasan Tanah dikepalai Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Kemudian, lanjut pengacara dari Kantor Hukum HP & Co. Law Firm baik itu BPN maupun KJPP dinilai tidak objektif, relevan dan komprehensif serta tidak menghitung seluruh komponen yang seharusnya turut dihitung sebagai parameter.

“Memang benar, AP II telah melakukan musyawarah dengan warga desa Bojong Renged Rengas tapi tidak menghasilkan kesepakatan ganti rugi yang objektif nilai nominalnya,” imbuhnya.

Sementara itu, rekan kuasa hukum yang lain, Pujiati, SH menambahkan pada awalnya memang tiga desa dalam pembebasan lahan tetapi sekarang hanya tinggal satu desa yakni, desa Bojong Renged.

Kenapa tinggal satu desa ?, ungkap Puji, karena yang dua desa itu sudah direvisi dan pihak pengelola menyetujui ganti rugi pembebasan lahan kedua desa tersebut.Terlebih dua desa itu adalah pemukiman warga.

“Tentunya yang dirugikan tinggal satu desa ini yang hanya dihuni segelincir kepala keluarga (KK) dan lahannya pun persawahan,” pungkasnya.

Oleh karenanya, dari penilaian yang tidak objektif akan nilai ganti rugi pembebasan lahan dan adanya dugaan perlakuan diskriminasi terhadap warga Bojong Renged, kuasa hukum menggugat PT Angkasa Pura II, BPN dan KJPP di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Kami menggugat tiga tergugat yakni, AP II, BPN dan KJPP. Dan sayangnya tadi hanya tergugat tiga saja yang hadir dari KJPP di PN Jakarta Selatan, ” kata Angga.

Direncanakan sidang akan kembali dilanjutkan pada tiga minggu kedepan yakni, Rabu 31 Januari 2018. (SR)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *