Kuasa Hukum Yuswar Berharap Dirjen Dikti Ditahan

IMG-20180112-WA0001
JurnalNusantara.com – Prof Dr H Yuswar Zainul Basri, Akan, MBA, Wakil Rektor I bidang akademik Universitas Trisakti (Usakti) menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Pemeriksaan terhadap Yuswar terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Dirjen Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti Kemendikti Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, Pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Ali Gufron terkait pemecatan terhadap Yuswar sebagai Wakil Rektor I Usakti yang tidak sesuai prosedur.

“Jadi saya menuntut karena ada pencemaran nama baik. Harga diri saya dijatuhkan di depan umum,” kata Yuswar di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Menurut Yuswar, pemecatan dirinya sebagai Warek I Usakti tidak bisa dilakukan Kemendikti dan wakil rektor. “Di dalam universitas negeri pemecatan juga hanya bisa dilakukan oleh rektor saja,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Ia, dalam pemecatan petinggi universitas Kemendikti hanya memiliki suara 35 persen. Sehingga yang dilakukan Kemendikti tidak sesuai aturan yang berlaku dan aturan dari statuta univeritas dan peraturan pemilihan wakil-wakil rektor serta ketentuan yang berlaku di universitas.

“Sebelum memecat, saya juga diancam dengan sebutan arogan, sewenang-wenang, KKN dan macam lainnya,” ungkap Yuswar.

Dalam kesempatan ini, Yuswar juga mengungkapkan pihaknya telah menuntut Kemendikti Muhammad Nasir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Karena keputusan Menristek yang mengeluarkan SK pemecatan nomor 535/usakti/skr/XI/2017 dinilai bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 dan 2 PP 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Karena dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 maupun PP Nomor 4 tahun 2014, Menteri ristek hanya memiliki kewenangan terbatas, yakni pengaturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan dan koordinasi.

“Jadi, Tidak bisa dia memberhentikan rektor atau memecatnya,” katanya.

Sementara itu , Zentoni kuasa hukum Yuswar meminta agar Dirjen Dikti Ali Gufron Mukti untuk ditahan. Alasannya, kata Dia, terlapor sudah bisa dijerat pasal 310, 311 dan 335 KUHP terkait dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Walaupun penahanan tersebut merupakan kewenangan penyidik.

“Jika dilihat dari kepentingan yang mendesak dan urgen berharap ditahan. Apalagi dengan melihaf pasal yang dilaporkan,” tutup Zentoni. (SR)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *