FSB Garteks SBSI Desak Gubernur Laksanakan Keputusan PTUN

IMG_20180206_142936-1152x648
Jurnal Nusantara.com – Pasca ditetapkannya putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.679-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di Kabupaten Bogor Tahun 2017 tertanggal 28 Juli 2017, Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB Garteks SBSI) mendesak pemerintah daerah setempat dan perusahaan melaksanakan keputusan tersebut. Pasca Surat Keputusan tersebut terbit, banyak perusahaan Garmen menerapkan penerimaan upah kepada buruhnya berdasarkan SK tersebut, sehingga berdampak pada penurunan upah buruh di sektor Garmen pada ke-4 wilayah yaitu Kota Bekasi, Kab. Purwakarta, Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

“Kami akan menunggu sikap dari Gubernur Jawa Barat atas isi putusan tersebut, apakah akan melakukan upaya hukum lebih lanjut atau tidak. Jika Gubernur menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum ke tingkat PTUN. Kami sudah siap untuk bertemu kembali di upaya Banding tersebut jika dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-undang Gubernur tidak menggunakan Hak Banding dan tenggat waktu untuk Banding telah terlampaui, maka kami akan mengirimkan surat kepada Gubernur,” ujar Harijoko, Ketua Umum FSB Garteks SBSI, Selasa (6/2/2018), dalam jumpa pers di kantor KSBSI, Jakarta.

FSB GARTEKS SBSI menilai, terbitnya SK Upah Minimum Padat Karya, dan ditemukan banyak regulasi yang dilanggar oieh Gubernur dalam menerbitkannya, baik dari Pasal 88 ayat (1), ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan dan juga telah melanggar pasal 5, pasal 10 ayat UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (asas Iegalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB). Dasar dari Gubernur Jawa Barat dalam menerbitkan SK Upah Minimum Padat Karya hanya mengacu pada fakta empiris yang terjadi yaitu dalam rangka menjaga kelangsungan industry garmen/pakaian jadi, ancaman PHK terhadap buruh Garmen.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen FSB Garteks SBSI, Trisnur Priyanto menegaskan, untuk menghadapi sinyalemen negatif akibat dari putusan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi ke bawah. Pasalnya, sejak FSB Garteks SBSI memasukkan gugatan, tidak ada upaya mediasi dari gubernur sehingga potensi untuk melanggar terhadap isi putusan tentunya ada.

“Kami akan menunggu jawaban gubernur dan kami siap menghadapinya. Sementara, respon dari pengusaha, ada beberapa perusahaan yang menghubungi kami untuk minta dibantu agar mencabut putusan, namun kami memandang putusan ini tidak bisa dicabut,” ungkapnya. (my)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *