DPR Minta REI Bangun Rumah Murah untuk Generasi Millenial

IMG-20180207-WA0052
JurnalNusantara. com – Real Estate Indonesia (REI) diminta untuk membangun perumahan murah untuk para generasi millenial dengan penghasilan di bawah Rp7 juta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo yang juga mengingatkan kepada para pengembang untuk tidak sekedar mementingkan keuntungan dengan membangun perumahan mewah. 

Pentingnya penbangunan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat tersebut dikemukakan politisi Golkar yang disapa Bamsoet ini saat melakukan pertemuan dengan pengurus DPP Real Estate Indonesia (07/02/18) di ruang kerjanya di DPR RI. “Kita harus pikirkan supaya para anak bangsa bisa memiliki rumah dengan mudah. Ini juga tanggung jawab REI,” ucap Bamsoet di Jakarta, Rabu (7/2/2018). 

Menjawab tantangan Bamsoet, Ketua DPP REI Soelaman Soemawinata mengungkapkan, bahwa REI selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk pembangunan rumah bagi rakyat Indonesia. REI dikatakannya bahkan telah membangun dua ratus ribu rumah bersubsidi yang menjadi program pemerintah. “Kami berkomitmen menjadi mitra terbaik bagi pemerintah. REI mempunyai motto menjadi Garda Terdepan Membangun Rumah Rakyat,” ucap Soelaman.

Selain membahas pembangunan rumah rakyat, pertemuan kali ini juga dimanfaatkan Bamsoet dan REI membahas pengelolaan Rumah Susun yang seringkali menyengsarakan penghuni. Menurut kajian REI, sebetulnya sudah ada UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun. Namun sayangnya, UU Rumah Susun tersebut tersebut belum ada peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya.

REI menyarankan pengelola Rumah Susun dibentuk badan hukum koperasi, sehingga tidak ada lagi ribut-ribut dan salah paham antara penghuni dan pengelola. Mendengar penjelasan tersebut, Bamsoet memastikan akan berkoordinasi dengan pemerintah agar peraturan pelaksanaan dari UU tersebut segera dibuat. “Sehingga saudara-saudara kita yang tinggal di rumah susun bisa mendapatkan kejelasan tentang hak dan kewajibannya,” kata Bamsoet.

Dalam kesempatan yang sama REI juga memberikan masukan mengenai RUU Pertanahan yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI. Ada beberapa yang menjadi catatan REI, diantaranya mengenai peran pemerintah daerah yang sangat krusial dalam mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurut REI seyogyanya hal itu diatur dalam UU supaya tidak ada kerancuan dan duplikasi. REI juga berkomitmen selalu melibatkan dalam pembahasan masterplan pengembangan kawasan.

Menanggapi uraian tersebut, Bamsoet berjanji akan memperlajari masukan dari REI.  Ia memastikan dalam pembahasan sebuah RUU, seluruh stakeholder pasti akan dimintai masukan. “Jika memang sesuai dengan kemaslahatan bersama, masukan akan diakomodasi dalam RUU,” kata Bamsoet.

Secara khusus, Bamsoet juga meminta REI menindak tegas para pengembang nakal yang telah menyengsarakan masyarakat. “Saya sudah minta aparat hukum untuk memberikan tindakan tegas kepada para pengembang nakal. REI juga harus berperan, beri sanksi dan black list para pengembang nakal. Bahkan harus diumumkan kepada publik, supaya masyarakat luas bisa berhati-hati,” ujar Bamsoet. 

Program rumah terjangkau menjadi salah satu yang menjadi misi Bamsoet sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI. Dua program lainnya yang juga terangkum misinya dalam Salam Tiga Jari yaitu lapangan kerja dan sembako murah. (SR)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *