Ajukan Surat Pembuktian di Sidang, Kuasa Hukum : Kami Banyak Bukti Tentang Larasati

IMG-20180307-WA0081

JurnalNusantara.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar agenda perkara investasi bodong yang melibatkan Esther Pauli Larasati dan dua sekuritas, PT RS dan PT MC.

Sidang yang direncanakan digelar pada jam10 pagi, hingga kini pantauan dari JurnalNusantara. com belum juga untuk dilaksanakan. Menurut kuasa hukum dari 13 korban investasi bodong, Pujiati, SH persidangan masih menunggu panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Walaupun sidang belum digelar, kuasa hukum Pujiati, SH saat ditemui wartawan mengatakan korban investasi bodong bukan hanya berjumlah tiga belas orang yang menjadi korban tapi lebih dari itu.

“Bukan 13 orang saja, tapi lebih dari itu jumlahnya. Cuma 13 orang itu saja yang melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan akhirnya ditetapkan satu orang tersangka yakni, Esther Pauli Larasati,” ujar Pujiati, SH saat ditemui wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (7/3).

Adapun para penggugat dalam perkara ini ada 13 pembeli obligasi FR0035 dari PT RS. Sementara PT MC bertindak selaku kustodian, yang menampung dana-dana para pembeli obligasi.

“Jadi produk itu milik PT RS, dan dana dari korban itu ditampung oleh PT MC,” terang Pujiati.

Namun, lanjut Pujiati, PT RS menyangkal bahwa produk itu bukan miliknya, jadi seakan-akan Esther Pauli Larasati ini bertindak bukan sebagai karyawan dari perusahaan tersebut.”Di sidang inilah, kami ingin membuktikan dengan surat pembuktian bahwa Larasati masih sebagai karyawan di PT RS hingga 2015. Kami mempunyai banyak bukti, bahkan kami mempunyai bukti ada yang ditangani Nicky Hogan selaku Presdir PT RS ” jelasnya.

Oleh karenanya, disidang yang ke-6 ini kuasa hukum dari 13 korban investasi bodong ini, Mochammad Herlangga, SH, MH dan Pujiati, SH ingin mengajukan surat pembuktian akan keterlibatan peran dari Ester Pauli Larasati, PT RS, PT MC.

“Kami menggugat untuk meminta pertanggungjawaban terhadap investasi klien kami dari 13 orang tersebut. Karena hingga saat ini tidak bisa untuk dicairkan,” katanya.

Sehingga klien dari 13 orang tersebut secara keseluruhan mengalami kerugian sebesar Rp37 miliar.

Sebenarnya, ungkap Pujiati, dari 13 korban tersebut yang salah satunya istri dari wakil presiden era Presiden Soeharto, ibu Umar Wirahadikusumah hanya menuntut agar dananya atau uangnya dikembali lagi apa yang sudah di investasikan.

“Klein kami cuma ingin dananya dikembalikan, itu saja,”¬†tegasnya.

Sementara itu dilokasi yang sama, salah satu dari 13 korban yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Alwi Susanto meminta agar Bareskrim Mabes Polri melacak harta kekayaan yang dimiliki Larasati dengan menggunakan pasal TPPU. Sehingga tahu aliran dananya kemana saja. “Karena hingga saat ini, kami tidak mengetahui aliran dana yang dihimpun dari korban dengan modusnya investasi kemana larinya,” imbuhnya. Dirinya berharap dana yang disetorkan dalam investasi tersebut bisa ditarik kembali dari kejahatan jamaahnya.

Seperti diketahui, PT RS telah dikenakan sanksi oleh OJK sebesar Rp500 juta, sedangkan untuk PT MC dicabut ijin usahanya. “Namun anehnya, kenapa Presdir PT RS hanya dikenakan sanksi sebesar Rp100 juta,” tandasnya.(SR)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *