Terkait Dugaan Ijazah Palsu, Komisi III DPR Segera Koordinasi Dengan Pihak Terkait

IMG_20180329_113431-1152x648

JurnalNusantara.com – Terkait pengaduan Frans Ansanay, pelapor dalam kasus dugaan ijazah palsu yang menelan banyak korban alumni PGSD STTIA, Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Komisi III memiliki kewajiban untuk memproses laporan masyarakat namun apa yang dilakukan Komisi III tidak boleh intervensi. Hal itu dikatakan Arsul Sani usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama Frans Ansanay, Kamis (29/3/2018) di DPR RI.

“Kalau sudah menyangkut proses hukum, yang bisa kita lakukan adalah mengawasi ketika dalam proses persidangan agar ada tidaknya keganjilan. Sementara sesuai tupoksinya, Komisi Yudisial yang berwenang melakukan pemantauan langsung. Namun demikian, Komisi III tetap nanti akan bertanya kepada mereka dan meminta atensi pimpinan terhadap kasus ini,” ujar Arsul Sani.

Untuk selanjutnya, tambah Arsul, Komisi III juga akan berkoordinasi dengan Komisi yang ada kaitannya dengan kasus ini untuk melakukan langkah lain. “Kita nanti akan sampaikan kepada kementerian agama tetapi karena Kementerian Agama bukan Mitra kerjanya Komisi III, jadi yang bisa dilakukan Komisi III adalah berkoordinasi dengan Komisi VIII dan Komisi X bahwa ada lembaga pendidikan yang membuka program secara liar tanpa izin, lalu minta Komisi X agar mau menyuarakan kepada Kemenristekdikti untuk mengambil tindakan,” tegasnya.

Sementara itu, Frans Ansanay dalam paparannya dihadapan Komisi III menjelaskan bahwa sebanyak 659 korban ijazah illegal sebagian besar berada di daerah-daerah terpencil dan sangat tertinggal. Saat menggunakan ijazah ini untuk mendaftar pegawai negeri maupun ikut proses validasi data, yang bersangkutan tidak bisa diteruskan dengan jabatan dan golongan 2B sehingga mereka hanya boleh diterima dengan ijazah SMA dengan pangkat dan golongan 2A.

“Mereka ini sudah mengabdi luar biasa untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kami mohon ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil secara tegas atau mendorong para hakim atau jaksa penuntut umum supaya melihat kondisi keadaan kami yang sudah begitu lama,” ungkapnya. (red)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *