Kritik di Tahun Politik Sebaiknya Dilakukan Secara Santun

IMG_20180413_144029-1152x648

JurnalNusantara.com – Menjalani tahun politik yang cukup panjang saat ini mulai dari pilkada dan pemilu, berbagai kritik yang ditujukan seharusnya disertai pertimbangan, data, fakta dan tujuan baik. Selain itu, presiden sebagai pemegang pemerintahan bukan milik partai pengusung namun milik rakyat, oleh karena itu menjaga nama baik Presiden harus dilakukan. Hal ini dikatakan Arteria Dahlan, anggota DPR RI fraksi PDIP, dalam diskusi publik Kaukus Muda Indonesia (KMI) dan launching media online beritakaukus.com, Jumat (13/4/2018) di Jakarta.

“Terkait kritik, pemerintah tidak masalah terhadap kritik namun harus disertai pertimbangan dengan tujuan untuk perbaikan karena kritik menjadi bagian dari perbaikan. Kita tidak mungkin alergi terhadap kritik, namun yang kita butuhkan adalah kritik yang disertai data, fakta dan disertai solusi,” ujar Arteria Dahlan.

Selain itu, kata Arteria, sebagaimana kita ketahui, negara Indonesia menjadi pilot projec dalam pelaksanaan demokrasi bahkan paling sukses menjadi negara yang menerapkan demokrasi liberal. Oleh karena itu, menyampaikan kritik juga harus santun dan melalui kanal-kanal yang jelas.

“Kita boleh bicara apa saja, namun kalo soal Pancasila dan NKRI tidak boleh main-main. Saya ingin katakan bedakan antara kritik dan fitnah. Mari kita bangun peradaban ini sebaik-baiknya,” jelasnya.

Pendapat yang sama diungkapkan dr Zaman Zaini, Direktur Center for Public Policy Studies. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi dan suatu keharusan. “Memang negara ini banyak masalah, namun jangan menjadi perpecahan. Kita sebagai warga negara boleh mengkritik namun harus bertanggung jawab,” ungkapnya.

Demikian halnya dikatakan Ruhut Sitompul, politisi sekaligus lawyer yang memahami pemerintah saat ini. Terkait kritik terhadap pemerintah, Ruhut menilai bahwa pemerintah saat ini menerima terhadap kritik, namun kritik yang disampaikan seharusnya kritik yang bertanggung jawab. “Pak Jokowi mengalir saja menyikapi kritikan,” tuturnya.

Sementara itu, Agus Rihat P. Manalu, Wakil Sekjen Prodem berharap kritik yang disampaikan di tahun politik harus berdasarkan fakta bukan pada kepentingan pribadi atau golongan. Kita harus bisa melakukan kritik yang berpihak kepada rakyat terkait kebijakan pemerintah. Selain itu perlunya membangun kesadaran bahwa hukum ini dibuat bukan untuk kepentingan kekuasaan dan pemerintah harus tetap berperan sebagai mestinya. (my)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *