Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI Resmikan PTSP PN Jakarta Barat

Foto bersama Dirjen Badilum, KPT Jakarta, KPN Jakarta Barat,  para hakim, Panitra dan petugas PTSP
Foto bersama Dirjen Badilum, KPT Jakarta, KPN Jakarta Barat, para hakim, Panitra dan petugas PTSP

JurnalNusantara.com – PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP), adalah pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap pengajuan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengadilan Negeri Jakarta Barat ( PN Jakarta) yang sudah beroperasi sekitar dua bulan yang lalu, akhirnya diresmikan penggunaannya oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Dr H. Herri Swantoro SH, MH, Rabu (2/5/2018).

Acara peresmian loket PTSP ini turut dihadiri oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, baik itu Peradilan Umum, Agama, TUN maupun Militer DKI Jakarta, para Pejabat Eslon I, II, dan III dilingkungan MA RI, Hakim Tinggi DkI Jakarta, Kanwil BTN Jakarta, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama bersama Hakim DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Cibinong maupun Depok. Selain itu, acara peresmian loket PTSP dibawa Ketua Panitia, Arifin SH. MH in, juga Wakil Humas ini, juga turut dihadiri oleh para mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta ( MS Lumme, Andar Purba, Moh Saleh, Mochtar Ritonga, Moh Djoko dan Lexy Mamanto), Mantan Panitra Jakarta Barat (Djoko Sarwoko, R Anton Suyatno, Marten Teny).

Dalam sambutannya, Dirjen Badilum, menyampaikan bahlwa loket PTSP yang disediakan oleh pihak pengadilan bertujuan untuk mewjudkan peningkatan pelayanan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, de ngan menyelenggarakan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau. Dikatakan, setiap berkas yang masuk dalam loket layanan PTSP, baik yang berkaitan dengan kesekretariatan atau urusan umum, Perdata, Pidana, Hukum maupun berupa urusan Informasi dan Pengaduan, juga harus keluar lewat loket layanan PTSP.

Foto Arifin, Wakil Humas PN Jakbar Dan KPT  DKI Jakarta saat mengisi buku tamu
Foto Arifin, Wakil Humas PN Jakbar Dan KPT DKI Jakarta saat mengisi buku tamu

“Segala bentuk pelayanan yang diberikan Oleh pihak Pengadilan harus melalui loket PTSP, Pelayanan yang diberikan diluar loket PTSP adalah pelayanan yang Illegal ” tegas H. Herri Swantoro.

Lebih lanjut Dirjen Badilum, menyampaikan bahwa salah satu parameter untuk dapat terwujudnya peradilan yang modern adalah adanya sistem manajemen yang berkwalitas, terorganisasi dan sistematik. “Peradilan yang modern adalah salah satu parameter untuk terwujudnya cita-cita menuju peradilan yang agung,” kata H. Herri Suwantoro.

Sementara itu, menurut H Sumpeno SH.MH, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam sambutannya pada laporan pelaksanaan peresmian PTSP tersebut menyampaikan ucapan trimakasih kepada para undangan dapat menghadiri acara peresmian penggunaan PTSP PN Jakarta Barat. Dikatakan, PTSP merupakan program Akreditasi Penjaminan Mutu dan program unggulan dari Dirjen Badilun, dibawah kepemimpinan, Dr. H. Herri Swantoro SH. MH, yang gaungnya telah menggema di Lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Sumpeno menyampaikan bahwa penyediaan loket PTSP tersebut dilakukan bekerja sama dengan Bank BTN Cabang Ciputat, untuk merespon Surat Keputusan dari Dirjen Badilum No : 1586/DJU/SK/P501/2015, tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk masyarakat pencari keadilan sorta Surat Keputusan Dirjen Badilum No : 7/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tertanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman standar PTSP pads Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

“Selama ini layanan bagi pencari keadilan menggunakan dua jalur melalui pintu depan dan belakang tetapi dengan berlakunya program layansn PTSP in, semua layanan harus lewat loket PTSP, kecuali pelayanan Ruang Tamu Terbuka yang bisa dilihat publik, sesuai yang diamanatkan SEMA No.3 tahun 2010, ” kata Sumpeno.

Menurut Sumpeno, dalam perjalanannya PN Jakarta Barat, pada masa masa sebelumnya hingga sejak tahun 2014 sampai Sekarang, telah banyak prestasi yang ditorehkannya seperti penghargaan dari beberapa Presiden RI, penghargaan ADHIDANDAPALA Dari Dirjen Badilum pada bulan Agustus 2014, memperoleh ISO 9001: 2008 dan menjadi salah satu peserta instansi percontohan yang diikutsertakan dalam pencanangan Reformasi Birokrasi dengan 8 program area unggulan.

Selain itu menurut Sumpeno, PN Jakarta Barat juga telah membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas Dari korupsi (WBK) Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam kesempatan tersebut Sumpeno memohom kepada Dirjen Badilum untuk dapat menambah personil Panitera Pengganti mengingat beban kerja PN Jakarta Barat yang begitu banyak dan tidak memadai dengan jumlah panitera yang Ada.

Hal tersebut disampaikan Sumpeno untuk dapat mewujudkan cita cita menuju Peradilan yang agung sebagaimana yang diamanatkan dalam “Blueprint MA RI 2010-2035” yang secara terus menerus mengingatkan kepada semua jajaran pimp in an Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh wilayah RI, agar senatiasa berusaha meningkatkan kwalitas pelayanan publik demi membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

Sebelum mengakhiri laporannya Sumpeno menyampaikan ucapan trimakasih kepada Ketua PT DKI Jakarta dan Hakim Tinggi Pengawas, yang telah mengantarkan PN Jakarta Barat, menjadi pengadilan yang layanannya telah memenuhi kwalifikasi Akreditas A Excellent, karena itu PN Jakarta Barat telah menerima penghargaan tertinggi dari Dirjen Badilum.

Bahkan pada tanggal 11 April 2018, merupakan hari bersejarah bagi PN Jakarta Barat, karena telah terdaftar sebagai salah satu anggota Corsortium International Framework For Excellence yang berpusat di Australia, karenaPN Jakarta Barat dinilai sebagai salah satu Pengadilan yang menerapkan kerangka kerja peradilan yang unggul. (ANTONIUS)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *