PGK & BEM Gelar Doa Bersama Bagi Korban Terorisme

IMG-20180515-WA0024
JurnalNusantara.com – Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bersama Kelompok Cipayung dan Badan Eksekutif Mahasiswa se- DKI Jakarta mengadakan doa bersama bagi para korban terorisme yang terjadi di Lapas Mako Brimob dan di Surabaya.

“Saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap korban aksi terorisme yang terjadi di Lapas Mako Brimob dan di Surabaya. Kami sepakat untuk mengajak seluruh komponen bangsa terutama kelompok Cipayung dan para Mahasiswa BEM untuk bersama-sama mengutuk peristiwa yang telah  memakan korban jiwa akibat perbuatan teroris ini,” ungkap Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi di Aula DPP PGK, Duren Tiga, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Ia mengungkapkan, aksi yang dilakukan tersangka teroris itu merupakan perbuatan keji dan tentunya bertentangan dengan Pancasila dan tentunya dilarang oleh agama manapun.  

“Kami mengajak untuk bersama-sama berjihad melawan terorisme, yang dimulai dari lingkungan sekitar kita, jika ada gejala yang mencurigakan, kita harus sigap untuk bertanya dan cepat laporkan ke pihak keamanan,” kata Bursah yang pernah menjabat Ketua Umum Partai Bintang Reformasi.

Selain doa bersama, pertemuan itu juga bertujuan untuk meyakinkan pemerintah yakni Polri agar tidak ragu-ragu di dalam mengambil langkah hukum tegas untuk mengantisipasi segala kemungkinan aksi teror ini akan berulang. Untuk itu DPP PGK menyarankan pemerintah bersama Polri untuk dapat mengambil langkah-langkah darurat hukum, jika belum ada payung hukum yang jelas.

“Tidak perlu menunggu payung hukum yang jelas untuk menindak aksi teror, kami sepenuhnya mempercayakan kepada Polri untuk mengambil ketegasan hukum kepada siapa saja yang ingin mengacaukan dan memecah belah bangsa ini, yang selama ini kita telah jaga bersama,” ungkap Bursah.

Selain mendukung Polri menindak pelaku terorisme, DPP PGK bersama BEM juga mendesak DPR untuk bekerja sama Pemerintah di dalam menyelesaikan revisi Undang-Undang Terorisme.

“Revisi Undang-Undang Terorisme ini bertujuan agar penegak hukum segera mendapatkan payung hukum yang jelas di dalam melaksanakan mekanisme hukum dari gerakan-gerakan teroris,” tutur Bursah. (RD/red)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *