Penegakan Hukum di Tahun Politik Menjadi Sebuah Dilema

IMG_20180604_165435-1152x648-576x324
JurnalNusantara.com – Memasuki tahun politik, baik DPR RI, pemerintah, seluruh institusi maupun aparat penegak hukum semuanya berkomitmen untuk menjaga tahun politik ini dalam suasana Hening, aman, tertib dan lancar tanpa mendistorsi dan mengintervensi fungsi-fungsi penegakan hukum.

Hal ini disampaikan Arteria Dahlan, anggota Komisi III DPR RI dalam diskusi bertema Mencegah Politisasi Isu Korupsi di Tahun Politik, yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia (KMI), Senin (4/6/2018), di kantor KMI, Salemba, Jakarta Pusat.

“Fungsi penegakan hukum silakan jalan sehebat-hebatnya, akan tetapi cara untuk melaksanakan tersebut coba kita bicarakan baik-baik jangan sampai ada kesan politisasi penegakan hukum, kriminalisasi atau pembusukan karakter. Jangan ada kesan penegakan hukum ini dijadikan alat pemenangan salah satu pasangan calon,” tutur Arteria.

Oleh karenanya, lanjut Arteria, saya mohon agar penegakan hukumnya dapat dilakukan secara proporsional jika memang betul-betul terbukti melanggar hukum agar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Adi Prayitno, Pengamat Politik UIN berpendapat, menjadi hal yang dilematis ketika kasus hukum terungkap pada tahun politik. Tentunya masyarakat akan mencurigai banyak hal misalnya ada intervensi ataupun adanya kepentingan. Tetapi pada saat yang bersamaan, kasus korupsi tidak mengenal ruang dan waktu yang kapan saja terjadi dan kapan saja bisa menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri

“Inilah yang menjadi dilema bagi KPK dan penggiat anti korupsi yang dipandang sebagai upaya melawan arus besar. Namun pada intinya, partai politik tidak boleh main-main dengan proses hukum,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Donal Fariz, peneliti ICW. Menurutnya, Politisasi cenderung lebih banyak dilakukan oleh orang-orang partai politik yang mendukung pasangan calon, bukan KPK. Jika tahun politik ini berjalan dan penegakan hukum disetop, lalu kapan penegak hukum menjalankan fungsinya karena hampir setiap tahun ada agenda politik.

“Mengapa harus menunggu proses politik, sementara Konstitusi secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi, Politik dan Hukum itu bisa berjalan tanpa harus mengganggu satu sama lain,” ucapnya. (my)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *