Divonis Tahanan Kota, Kuasa Hukum Korban Minta JPU Banding

CollageMaker_20180607_202840763-768x768
JurnalNusantara.com – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memimpin sidang perkara dugaan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa ijin dan penerbitan ijazah tanpa ijin sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN akhirnya menjatuhkan vonis hukuman selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 1 Miliar. Namun anehnya, hakim menetapkan para terdakwa dengan tahanan kota yang dikenakan wajib lapor. Atas putusan tersebut, baik kuasa hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir dulu.

Menanggapi vonis tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Handri mengatakan bahwa akan melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan. Terkait upaya penahanan, di dalam putusan telah disampaikan bahwasanya tidak ada perintah untuk penahanan rutan, namun tetap berada dalam tahanan kota.

“Terkait upaya hukum apakah nanti dari pihak mereka ada atau tidak, namun kalau nanti kita memperbaiki hukum kembali kepada pengadilan tinggi, maka pengadilan tinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur penahanan apakah di rutan atau kota,” jelas jaksa Handri, Kamis (7/6/2018).

Sementara itu, Kuasa Hukum korban, Sabar Ompu Sunggu, SH, MH mengaku sangat kecewa dengan putusan hakim pengadilan negeri Jakarta Timur yang menghukum terdakwa 7 tahun tahanan kota bukan tahanan rutan. Padahal menurut Undang-undang, putusan hukuman diatas 5 tahun harus dilakukan penahanan.

“Kami selaku kuasa hukum dari korban sangat kecewa dengan putusan hakim pengadilan Jakarta Timur dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 7 tahun tapi tidak segera dimasukkan dalam rumah tahanan negara. Ini artinya putusan ini menang di atas kertas,” tegas Sabar.

Ia minta JPU dapat segera melakukan banding di pengadilan tinggi karena menurutnya ada dugaan cacat hukum dan biarkan nantinya pengadilan tinggi yang mengambil alih perkara ini dan memperbaiki putusannya.

“Putusan ini harus dikawal terus sampai ke Mahkamah Agung agar memberikan efek jera terhadap perguruan-perguruan tinggi yang ada di republik ini,” pungkasnya.(red)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *