Kontrak Politik, KSPI Dukung Prabowo Sebagai Capres

IMG_20180807_112530-1152x648-576x324

JurnalNusantara.com – Menyikapi kondisi terkini terkait buruh dan kaitannya dengan pemilihan presiden 2019 mendatang, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019. Said Iqbal, Presiden KSPI mengatakan, sikap ini diambil setelah adanya kontrak politik antara calon presiden Prabowo Subianto dengan KSPI.

“Kami mengantarkan Prabowo sebagai Capres 2019, karena terkait isu sembako dan listrik untuk minta diturunkan, ancaman PHK, TKA yang unskill worker. Kami bukan anti rasis. Kita ingin memilih presiden yang berani mengatakan buruh asing unskill dilarang masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, polisi juga harus netral dalam mengawal pilpres 2019 nanti jangan sampai timbul kecurangan-kecurangan,” ujar Said Iqbal, dalam jumpa pers, Selasa (7/8/2018) di Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam kontrak Politik tersebut, ada 10 poin sebagai tuntutan buruh dan rakyat yang disepakati yaitu :
1. Meningkatkan daya beli pekerja buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum pekerja buruh dan masyarakat dengan cara mencabut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2018. Dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup rakyat yang menjadi penetapan upah minimum dari 60 KHL menjadi 84 KHL berdasarkan perundingan tripartit antara Pemerintah, Pengusaha, dan Perwakilan dari Pekerja.
2. Revisi Perpres Nomor 45 tahun 2015 tentang jaminan pensiun, berupa besaran luran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh minimal 60 persen dari upah.
3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer, dan masyarakat yang kurang mampu.
4. Stop perbudakan modern berkedok outsourcing, honorer dan pemagangan.
5. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Keria Asong.
6. Mengangkat guru honorer dan tenaga honorer k2 menjadi Aparatur Sipil Negara serta memberlakukan upah minimum bagi honorer non kategori a. guru swasta ( PAUD, madrasah, yayasan).
7. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN bagi beasiswa anak pekerja buruh hingga Perguruan Tinggi. Gratis bagi yang berbakat dan berpresamsi.
8. Menyediakan transportasl publik murah bagi pekerja, buruh, dan rakyat yang tak mampu memberikan kepastian hukum untuk kendaraaan roda dua sebagai alat transportasi umum dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama.
9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja butuh dan rakyat tak mampu dengan uang muka DP 0% (nol persen).
10. Meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformed perpajakan yang berpihak pada buruh dan rakyat tak mampu serta menjadikan kopensasi di daerah dan banyak wilayah sebagai sumber kekuatan ekonomi nasional serta memastikan bumi, air dan hekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai kembali oleh negara dan dipergunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. (my)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *