Sam Aliano Sambangi KPU Minta Perpanjang Pendaftaran Capres

IMG_20180808_144129-1152x648-576x324

JurnalNusantara.com – Bakal calon presiden Sam Aliano didampingi sejumlah relawan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk meminta KPU memperpanjang masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Sam Aliano meminta KPU memperpanjang masa pendaftaran hingga 20 Agustus 2018, pasalnya agar memberi kesempatan bagi calon lainnya termasuk dirinya untuk ikut serta mendaftar.

“Kami minta KPU memperpanjang masa pendaftaran hingga 20 Agustus 2018,” ujarnya, Rabu (8/8/2018) di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Sebagaimana diketahui, masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) akan ditutup pada 10 Agustus 2018. Sementara, Mahkamah Konstitusi (MK) tak kunjung mengeluarkan putusan judicial review Pasal 222 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (presidential threshold) di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Pasal yang mewajibkan calon presiden mendapatkan dukungan dari 20% kursi di parlemen atau 25% suara partai secara nasional, digugat oleh sejumlah akademisi karena dinilai telah merampas hak publik untuk mendapatkan pilihan calon presiden yang lebih banyak.

Jika MK dalam putusannya menetapkan Presidential Threshold menjadi 0 persen maka peta capres dan cawapres yang ada saat ini bisa berubah secara drastis. Sebab, setiap parpol yang lolos Pemilu akan mengajukan calonnya masing-masing tanpa harus berkoalisi.

Calon presiden alternatif Sam Aliano menilai, putusan MK tentang presidential threshold 0 persen sangat ditunggu-tunggu sejumlah pihak, termasuk partai politik peserta pemilu 2019. Belum terbitnya putusan MK membuat Sam Aliano akan memenuhi undangan KPU untuk beraudiensi terkait mengajukan perpanjangan periode pendaftaran capres dan cawapres diundur menjadi tanggal 4-10 September 2018.

Menurut Sam, ada tiga alasan kenapa priode pendaftaran capres-cawapres perlu diperpanjang. Pertama, putusan MK yang nantinya terbit telah melalui pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru. Kedua, partai politik akan memiliki waktu lebih panjang dan leluasa untuk melakukan lobi-lobi politik.

Ketiga, menunggu putusan MK terkait ambang batas 0 persen. “Jika dikabulkan, artinya tidak ada ambang batas, dan jika ambang batas dihilangkan maka akan banyak poros yang muncul,” kata Sam Aliano.

Dengan dihapuskannya ambang batas maka setiap partai akan leluasa mengusung jagoannya, sekaligus berharap jagoannya akan menang dalam pilpres 2019. Oleh karena itu, Sam berpandangan bahwa peta koalisi kemungkinan besar masih menunggu putusan MK tentang presidential threshold.

“Ditetapkanya syarat ambang batas presiden 20 persen sangat merugikan sejumlah calon presiden yang ingin maju dalam pilpres 2019 mendatang. Ini tidak adil karena memperkecil peluang bagi partai kecil untuk mencalonkan atau mengajukan calon presiden alternatif dan potensial,” pungkasnya. (my)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *