GSI Serukan Agar Kembali ke UUD 1945

IMG_20180811_162833-1152x648-576x324
Jurnal Nusantara.com – Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menegaskan bahwa terkait pengelolaan sumber daya alam, pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 harus ditegakkan Menurutnya ada 17 pasal yang bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 dan sudah tidak sejalan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

“Kita harus menyuarakan supaya pemerintah dan DPR segera menyelesaikan RUU Migas ini karena faktanya memang bertentangan dengan konstitusi. Sama halnya dengan Undang-Undang Minerba, kedua undang-undang ini sudah menjadi undang-undang prioritas,” ujar Marwan dalam diskusi menyongsong Indonesia Bangkit, Sabtu (11/8/2018) di Cikini Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan yang sama, Samuel Lengkey menilai, adanya perubahan amandemen konstitusi sebagai akibat adanya perubahan UUD 45 berdampak pada lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan negara.

“Mereka mengubah sistem ketatanegaraan ini, dengan begitu negara lain mudah untuk menghancurkan kita. Untuk menguasai Indonesia cukup dirubah konstitusinya, tidak perlu pengerahan persenjataan berat. Oleh karena itu, mari kita kembali ke UUD 1945,” ajaknya.

Sementara itu, dari sisi tenaga kerja, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menjelaskan perlu adanya penyelamatan tenaga kerja lokal sebagaimana dilakukan oleh beberapa negara yang melindungi tenaga kerja lokalnya dari serbuan tenaga kerja asing.

Said mengaku heran ketika pertumbuhan ekonomi yang disebut meningkat, faktanya masih banyak orang miskin dan terjadinya ketimpangan sosial serta PHK dimana-mana sementara buruh asing menyerbu Indonesia. Oleh karena itu, Ia sepakat jika kembalinya konstitusi nasional. (red)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *