MK Diminta Diskualifikasi Pilkada Kabupaten Paniai

IMG-20180906-WA0000

JurnalNusantara.com – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Paniai nomor urut 1 Hengki Kayame-Yehezkiel Tenouye mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi hasil pilkada di kabupaten Paniai. Pasalnya, hasil pilkada tersebut diindikasikan ada penyimpangan.

“Mengapa kami mengajukan gugatan ke MK karena rekomendasi panwas kabupaten Paniai untuk 4 distrik tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua. Kedua dalam pemungutan suara ada pemindahan distribusi logistik yang ada indikasi penyelenggara menjadi simpatisan salah satu paslon. Berdasarkan alasan tersebut kami ajukan ke MK,” ujar Calon Wakil Bupati Paniai nomor urut 1 Yehezkiel Tenouye saat ditemui di gedung MK, Selasa (4/9/2018).

Hal senada diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1, Dekikayame, SE. Ia menjelaskan, yang dipermasalahkan oleh pihaknya adalah adanya penyimpangan demokrasi. Pertama soal logistik yang dikeluarkan oleh KPU diduga dibawa kabur oleh oknum, sedangkan sistem noken tidak lakukan karena waktunya sangat singkat dimana tanggal 24 saatnya pembagian logistik dan tanggal 25 pemilihan serta tanggal 26 pleno PPD.

Artinya, lanjutnya, tidak ada waktu untuk melakukan sistem noken. Menurutnya, Pilkada kabupaten Paniai tidak sama dengan pilkada 2018 lainnya karena sejak awal KPU melakukan tahapan yang tidak benar seperti kampanye damai maupun kampanye terbuka tidak berjalan.

“kami minta untuk dilakukan diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya. (Oscar)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *