PT MMP Desak Pemerintah Buka Izin Tambangnya

IMG_20180717_094419-768x1365_crop_768x614
JurnalNusantara.com – PT Mikrgo Metal Perdana (MMP) hingga saat ini terus mempertanyakan pihak Kementerian ESDM Cq. Direktorat Jenderal Mineral dan Pertambangan (Minerba) terkait alasan izin penambangan PT MMP yang masih dibekukan.

Berdasarkan penilaian PT MMP, ada beberapa indikasi adanya kebohongan publik diantaranya soal Perdamaian hanya berlaku di hukum perdata, tapi tidak berlaku di PTUN, dan sudah ditulis juga didalam putusan MA, bahwa perdamaian sudah dipertimbangkan didalam putusan itu. Hal lain yaitu baru pertama kali ada pengadilan tingkat pertama TUN bisa mengeluarkan penetapan pencabutan kasus TUN (Tata Usaha Negara), Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencabut atau membatalkan putusan Mahkamah Agung.

“Pejabat pemerintah harus jujurlah, karena Surat Putusan MA tidak pernah meminta PK,” ujar Mr. Yang, Direktur PT MMP.

Menurutnya, PTUN sebetulnya tidak perlu mencabut putusan MA, karena MA sudah mempertimbangkan AKTA Perdamaian dan AKTA Pencabutan Perkara, yang putusannya menolak pencabutan perkara bahwa MA salah tafsir yang memohon pencabutan perkara dari PT MMP, tetapi MA hormati perdamaian sehingga di putusan MA menolak pencabutan perkara tetapi tidak menolak perdamaian, dan sudah sesuai undang-undang berlaku, dan bukan yang pertama kali terjadi didalam system PTUN di Indonesia. (red)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *