Gubernur DKI Diminta Tinjau Kembali Pergub Nomor 132/2018

IMG_20190208_145151-1152x648-576x324
JurnalNusantara.com – Perwakilan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun (P3SRS), John R. Keliduan, SH menilai terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Rumah Susun Milik, khususnya Pasal 28 ayat (7) berpotensi menimbulkan konflik. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi publik, Jumat (8/2/109) di Kopi Politik, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Dalam pasal tersebut, kata John, dijelaskan bahwa setiap nama Pemilik Sarusun hanya berhak memberikan satu suara walaupun memiliki lebih dari Sarusun. Hal ini dinilai kontra dengan regulasi yang dibuat pemerintah pusat yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

“Kami sudah pernah menemui Gubernur dan menjelaskan bahwa ini tidak melahirkan proses keadilan. Oleh karena itu, kami mohon kepada Gubernur agar meninjau kembali sebelum ditandatangani,” ujar John.

Dalam kesempatan tersebut, Pengamat Kebijakan Publik, Ridwa Darmawan, SH berpendapat, sebuah aturan perundang-undangan yang dikeluarkan tidak serta merta dipraktekkan, namun perlu dilakukan sebuah penyelidikan.

“Jika aturan tersebut dirasakan tidak adil bagi salah satu pihak atau satu entitas, maka entitas itulah yang kemudian boleh melakukan upaya-upaya hukum. Mekanismenya ada banyak seperti melakukan judicial review,” jelas Ridwa.

Sementara itu, Praktisi Hukum, Sabar Daniel H, SH menilai, memang pada dasarnya pemerintah daerah diperbolehkan membuat peraturan perundang-undangan, namun dengan catatan peraturan yang dibawah tidak boleh melebihi peraturan yang diatasnya.

“Saya lebih sepakat jika peraturan tersebut dirasakan tidak adil, maka kita uji saja peraturannya,” pungkas Sabar. (my)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *