Urgensi Kedaulatan Pangan Melalui Revisi UU No. 18 Tahun 2012

IMG-20190213-WA0012
JurnalNusantara.com – Fraksi Partai Nasdem DPR RI menilai, Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dianggap masih belum mampu menjawab permasalahan yang ada dan belum mampu mengubah petani dan nelayan sebagai produsen pangan. Oleh karenanya, diperlukan dukungan dalam penyelesaian persoalan pangan, baik dari segi anggaran, pengawasan, maupun peraturan-perundangan.

“FGD ini diharapkan menjadi wadah analisa, kajian dan bedah yang mendalam terhadap undang-undang terkait Pangan ini dan tidak menutup kemungkinan jika pada akhirnya akan mengusulkan kepada DPR RI bersama Pemerintah untuk merevisi kembali Undang-Undang Pangan dimaksud,” ujar Sulaeman L. Hamzah, Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Komisi IV, ketika membuka secara resmi acara FGD, Selasa (12/2/2019) di Jakarta.

Undang-undang Pangan yang saat ini kita pedomani, kata Sulaeman, tidak sesuai dengan kondisi real yang kita hadapi saat ini yang juga beririsan dengan banyak hal termasuk undang-undang perkebunan. Sebut saja, pasal 14 ayat 2 dalam pelaksanaannya ternyata bias. Misalnya saja Kementrian Perdagangan melakukan impor namun ternyata koordinasi dengan Kementrian Pertanian masih sangat kurang. Kita berharap bahwa undang-undang ini seharusnya menjadi produk hukum yang memayungi semua kepentingan pangan.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Dwi Andreas Santoso, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, untuk membuat konsep undang-undang Kedaulatan Pangan, ada lima hal yang perlu diperhatikan yaitu akses atas pangan, hak atas input pertanian alami, akses terhadap SDA, family farming, demokratisasi pertanian, dan pasar yang berkeadilan.

“Kami sempat mengkritik keras Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 ini karena isinya mencampuradukkan istilah, hingga saya merasa bahwa kita perlu kembali ke konsep kedaulatan pangan sendiri,” kata Dwi Andreas Santoso.

Hal senada juga dikatakan Johnny G. Plate, anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Komisi XI, bahwa FGD ini tidak dimaksudkan untuk langsung membuat revisi, namun kodifikasi untuk ketahanan pangan, kepentingan kedaulatan pangan dan juga swasembada pangan.

“Kita harus melihat beberapa faktor atau setidaknya dari dua sisi yaitu supply dan demand. Dari sisi demand, misalnya, secara tidak sadar merupakan pola konsumsi yang berbasis impor seperti misalnya gandum,” jelas Johnny yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai NasDem.

Pendapat lain dikemukakan Henry Saragih, menurutnya, kita perlu segera mengerjakan dua hal, yaitu pembenahan birokrasi yang membenahi fungsi dan peran antar kementrian yang berkaitan dengan urusan pertanian dan pangan, juga menjawab persoalan yang mendesak dihadapi petani seperti pupuk subsidi dan pemenuhan kebutuhan petani atas input pertanian yang mudah dan murah.

“Untuk memikirkan apalagi untuk mengubah Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah atau cepat. Kita perlu mengembangkan pertanian kecil dan menengah, bukan skala besar dan tidak monokultur,” jelas Ketua Umum Serikat Petani Indonesia ini. (red)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *