Ade Muhamad Nur: Siap Bela Warga Mabad Yang Terdzolimi

IMG-20190214-WA0002
JurnalNusantara.com – Membela masyarakat bawah dan wong cilik menjadi keseharian dan terbiasa bagi Ade Muhamad Nur,SH MH selaku Advokat senior.Tak pelak hal ini bukan semata- mata karena ingin masuk senayan semata. Benarkah?

“Saya merasa prihatin apa yang dialami oleh warga Mabad. Sektor 2 Bintaro, Ciputat, Tangerang Selatan. Pasalnya, perumahan TNI yang ditinggali sejak puluhan tahun lalu, 1970-an itu rencananya akan digusur.Kami siap membela warga yang teraniaya,” ujar Ade Muhamad Nur, SH, MH ketika memberikan tanggapannya kepada sejumlah media termasuk JURNALNUSANTARA.COM, belum lama ini di Jakarta.

Dikatakan Ade perlakuan yang dilakukan institusi TNI tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi warga juga diperlakukan tidak adil, yakni diminta untuk mengosongkan perumahan yang ditinggali warga tersebut.

“Makanya saya bersama 150 Advocat Indonesia membela kepentingan anak-anak TNI,” terang Ade usai acara dialog bersama warga dengan tema “Bersatulah Anak TNI, Mari Kita Bicara”

Menurut Ade perjuangan untuk meraih keadilan tentu ada saja rintangannya, pihaknya tetap menghadapinya karena negara ini adalah negara hukum.

“Kami akan mengkajinya, keputusan penetapan rumah dinas yang di Mabad pada tahun 1984. Sekarang sudah tahun 2019, berarti sudah 45 tahun warga menempati perumahan ini,” urainya.

Lebih lanjut Ade mengatakan untuk membela warga ini, tentu ada saja halangan dan rintangan, hal itu biasa terjadi. Tapi keadilan harus tetap ditempuh dengan berbagai cara.

“Saya minta agar warga tetap tenang karena dia bersama 150
advokat akan memperjuangkan hak-hak warga yang Mabad yang mencari keadilan,” imbuhnya.

Ditambahkan Ade Jika perintah pengosongan perumahan TNI ini sebagian
orang mengaitkannya dengan situasi politik, kata dia, hidup ini dilakukan dengan politik. Apapun aktifitas sehari-hari, tentu ada politiknya. Tapi, bukan semata-mata ikut terjun langsung berpolitik, tidak seperti itu.

“Setiap orang punya pemahaman atau tanggapan berbeda. Ada unsur politik atau tidak tentu persoalan ini adalah internal Kodam. Kita tidak ikut masuk kedalam,” tegasnya.

Dirinya sebagai advokat akan membela kepentingan warga, anak-anak TNI yang berurusan dengan Kodam. Membela supaya mereka mendapatkan haknya kembali bagi masyarakat yang terzalimi. Setiap masyarakat, tambahnya, tentu punya benturan dengan persoalan hukum. Tapi tentu ada celah hukum yang dimiliki warga, mereka ada perlindungan hukum.

“Sekali lagi saya membela warga hanya melihat sebagai anak bangsa saja. Sebagai rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, dihadapan warga Ade bersedia maju dan tampil terdepan membela warga Mabad. Dia akan mengkaji kembali persoalan ini bersama warga. Melihat celah hukumnya seperti apa, isi Surat Keputusan Kostrad tahun 1984 seperti apa.

Seperti diketahui Surat Keputusan itu akan dikaji kembali bersama FKKPI, berdiskusi bersama dengan menyiapkan 150 anggota advokat.

Dalam pembelaannya, dia menegaskan, memberikan gratis bagi warga Mabad, tanpa dipungut biaya. Karena hal ini sesuai dengan tanggungjawab organisasi advokat yang dia dirikan.
“Dirinya menyiapkan pikiran, tenaga dan waktu kapan saja dibutuhkan,” terangnya.

Menurut Ade langkah hukum yang dilakukan tentu bagaimana mengatasi agar penggusuran itu tidak terjadi. Selain itu, dirinya minta status yang jelas supaya keturunan anak-anak purnawirawan tidak terusik-usik oleh lembaga TNI.

“Saya merasa terpanggil, akan berjuang sepenuh hati saya. Ini bukan promosi Caleg. Ini adalah persoalan kemanusiaan,” tandasnya.(han)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *