Kuasa Hukum Menilai Penahanan J Tidak Sah

IMG-20190306-WA0016
JurnalNusantara.com – Kuasa hukum Julius Prasetyo Tambunan alias Tio (15 tahun), Samuel Stefan Wandemark SH dan Jefferson Hutagalung SH dari kantor NGO TOPAN-AD & Law Office menilai, penahanan terhadap kliennya tidak sah secara hukum. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum di sebuah cafe di Kota Bekasi (5/3/2019) saat menggelar Jumpa Pers.

Seperti diketahui, lanjut kuasa hukum, kronologis berawal dari terjadinya perkelahian di depan kantor swasta pada tanggal 10 Pebruari 2019 jam 3 pagi. Saat akan pulang, salah satu sepeda motor temannya terjatuh karena panik melihat dikejar oleh rombongan lainnya. Setelah itu temannya terjatuh kemudian dibacok oleh gerombolan tersebut. Kemudian J dan teman-temannya berusaha menyelamatkan temannya yang terjatuh tadi dan melakukan penyerangan balik semata-mata dilakukan hanya untuk menyelamatkan temannya J.

Kemudian salah seorang dari gerombolan terjatuh dan diserang oleh teman-teman J. Karena situasi tersebut sangat ramai, J tidak lagi dapat mengetahui teman-temannya melakukan apa saja terhadap pihak lawan yang terjatuh tersebut. Dalam peristiwa tersebut, terdapat korban luka berat tidak lagi diketahui oleh J karena melihat warga masyarakat setempat keluar mengerumuni.

Kemudian mereka masing-masing melarikan diri menghindari kejaran warga setempat. Sementara J dan teman-teman pulang ke kampung Buaran Bekasi dan kembali ke rumah masing-masing. Sebagian teman-teman J membawa seorang teman mereka ke rumah sakit RSUD Bekasi.

Jefferson Hutagalung menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan Pra Peradilan sehubungan dengan penahanan yang tidak sah secara hukum atas diri Julius Prasetyo di wilayah hukum PN Bekasi. Berdasarkan analisa yuridis, lanjut Jefferson, bahwa penangkapan terhadap J sangat tidak prosedural bertentangan dengan hukum, melanggar hak asasi J dan KUHAP.

“Alasan mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah Fakta hukum bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan pasal 77 dan pasal 79 UU No 8 tahun 1981 Tentang kitab UU Hukum acara pidana Pasal 77 KUHAP : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan. Kemudian alasan kedua, adanya ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan Pasal 79 KUHAP,” ujar Jefferson Hutagalung. (Yudi)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *