OPSI Minta Pemerintah Optimalkan Pencegahan HIV Pada Pekerja Seks

HIV-aids-800x500_c
JurnalNusantara.com – Sebagai jaringan penanggulangan HIV dan HAM bagi pekerja seks, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) menilai, penutupan lokalisasi di berbagai daerah di Indonesia tidak menghentikan dan mengurangi jumlah pekerja seks. Penutupan lokalisasi disertai dengan sikap pemangku kepentingan yaitu pemerintah lokal yang menganggap penutupan lokalisasi sama dengan tidak adanya pekerja seks, membuat pendekatan penanggulangan HIV pada pekerja seks perempuan, yang selama ini berbasis lokasi menjadi tidak dapat dijalankan Iagi.

Keberadaan pekerja seks menyebar ke berbagai tempat baru yang sulit dijangkau oleh petugas LSM dan kesehatan. Padahal sebelum Iokalisasi ditutup, intervensi perubahan prilaku dilakukan LSM dengan memberikan informasi dasar HIV dan Infeksi Menular Seksual. Tidak hanya itu, penjangkauan dan pendampingan menggunakan kondom setiap transaksi seksual, serta membuka akses pada ARV bagi pekerja seks yang terinveksi HIV.

“Setelah penutupan, petugas LSM mempunyai keterbatasan jangkauan karena keterbatasan dana, jejaring kerja dan data, serta sumber daya manusia,” ujar Liana, Ketua Badan Pengurus OPSI Nasional, Jumat (19/4/2019) di Jakarta.

Selain petugas LSM, pasokan perbekalan untuk kesehatan juga dilakukan petugas kesehatan. Pemeriksaan IMS dan tes HIV pada pekerja seks dapat rutin dilakukan di lokalisasi oleh petugas puskesmas yang ada di sekitar lokalisasi melalui |ayanan mobile clinic atau dokter keliling. Saat ini dokter keliling tidak lagi dapat dilakukan, sehingga pekerja seks perempuan tidak Iagi mempunyai akses pada alat pencegahan untuk mencegah transmisi HIV, terutama pekerja seks perempuan yang miskin, yang bekerja sendiri, dan berada pada relasi kuasa tidak setara dengan mucikari dan kliennya.

“Hal ini menyebabkan kerentanan pekerja seks perempuan terhadap resiko infeksi HIV semakin tinggi. Akibatnya pekerja seks dengan IMS semakin sulit terdiagnosis,” imbuhnya.

Upaya penemuan kasus HN untuk menghubungan pekerja seks yang terinfeksi HIV dengan layanan pengobatan dan dukungan untuk kualitas hidup yang lebih baik semakin su|it dilakukan petugas di lapangan. Upaya pencegahan sekunder melalui pengobatan ARV tidak dapat dijalankan sehingga ada risiko yang Iebih tinggi bagi pekerja seks tertular HIV dan atau menularkan HIV.

Karena itu, OPSI memandang pemerintah perlu memberikan fasilitas dan perIindungan, agar penjangkauan pekerja seks paska pembubaran lokalisasi tetap dapat di|akukan. Upaya ini bisa dilakukan dengan memberikan fasilitas bagi komunitas pekerja seks untuk memperkuat kapasitas tokoh sebaya untuk melakukan penjangkauan, serta pengembangan sistem informasi serta pendataan.

Pemerintah juga perlu memperkuat program penanggulangan HIV dan lnfeksi Menular Seksual hingga tingkat Rukun Tetangga di masyarakat, karena sangat panting untuk memberikan pemahaman tentang HIV dari sisi kesehatan lebih komprehensif. Penutupan lokalisasi menyebabkan semakin sulit pengendalian dan penanganganan HIV. (red)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *