PENYIDIK KEDEPANNYA HARUS AKUNTABEL, TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

IMG-20190507-WA0054
JurnalNusantara.com – Diskresi adalah kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang belum diatur oleh UU. Disreksi sangat lazim digunakan oleh para pengambil keputusan (decision maker) apabila suatu kondisi yang diharuskan untuk mengambil tindakan yang belum pernah ada atau belum jelas aturan tertulisnya.

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai garda terdepan penegakkan hukum  juga mengenal istilah Diskresi guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, supaya laporan PIDANA bisa berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kewajaran hukum bagi setiap pencari keadilan. Akan tetapi realitanya, diskresi penyidik dalam bentuk wewenang penyidikan sering menjadi agenda kepentingan pribadi di dalam tubuh POLRI dan di luar POLRI, baik oknum penyidik sendiri, pelapor atau terlapor atau kepentingan umum, yang bertentangan dengan semangat profesi penyidik yang normanya dan martabatnya menjunjung tinggi akuntabilitas, independen, transparan. Kerahasiaan setiap tahapan penyidikan yang sangat dilindungi UU melahirkan banyak disrkesi (tindakan semaunya penyidik/atasan penyidik tanpa kendali aturan tertulis), yang sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, yang melawan jaregon KAPOLRI TiTO, PROMOTER, profesional modern terpercaya.

Iming Maknawan Tesalonika, SH.,MM.,MCL sebagai Advokat Senior di Law Office TESALONIKA & Partners menyampaikan, tentang tindakan diskresi yang biasa digunakan kepolisian dikaitkan dengan kerahasiaan jabatan penyidikan menurut KUHAP dan aturan Internal di Institusi Kepolisian. 

Iming menegaskan diskresi diamanatkan penyidik oleh UU sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu di tubuh POLRI dengan alasan kerahasiaan penyidikan, yang ternyata ujungnya untuk kepentingan sempit pihak tertentu yang mencari keadilan, ia menghindari status TSK atau menghentikan perkara SP3, atau bahkan merekayasa fakta-fakta BAP saksi-saksi untuk memberi wewenang penyidik dalam upaya paksa (penangkapan, penahanan). Oknum-oknum di tubuh POLRI hakekatnya melanggar prosedur KUHAP dan aturan internal lainnya seperti Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Perkara Tindak Pidana di Kepolisian. 

Diskresi penyidikan bisa berbentuk penyimpangan murni aturan tertulis KUHAP dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 atau bisa berbentuk penyimpangan diam-diam terhadap roh aturan KUHAP dan peraturan Kapolri, yaitu roh penyidikan yang independen, akuntabel dan transparan, yang diwujudkan Kapolri TITO dalam bentuk slogan PROMOTER, profesional, modern, terpercaya.

Diskresi penyidikan sangat urgent butuh pengawasan secara independen dan transparan oleh profesi di luar lembaga penyidikan, ie akademisi hukum, lembaga profesi advokat, atau bahkan profesi wartawan. Kata kuncinya ada dua, bagaimana caranya agar pihak di luar lembaga penyidikan bisa secara transparan mengetahui proses penyidikan, apa saja yang disidik oleh satu atau beberapa kasus pidana yang sensitif dan menjadi perhatian publik.

Saya pikir roh KUHAP dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 sudah sangat jelas dalam menegaskan prinsip INDEPENDEN dan TRANSPARAN, akan tetapi sayangnya aturan tertulis yang menegaskan tahapan-tahapan agar proses penyidikan berjalan transparan pada prateknya diinterpretasikan sepihak oleh penyidik dengan menukar bahwa proses yang dijalani sudah transparan, padahal penyidik (yang dibantu oleh wasidik dan organ internal di lembaga penyidikan) hanya membuat suatu gelar perkara abal-abal, suatu gelar perkara sepihak yang diselenggarakan satu pihak, tanpa melibatkan pihak non lembaga penyidikan secara transparan, ujar Iming M. Tesalonika SH MM MCL.

“Iya kenyataannya memang banyak oknum yang menjadikan diskresi itu sebagai bahan bancakan baik untuk kepentingan sempit Pelapor maupun Terlapor atau bahkan untuk kepentingan memelihara reputasi lembaga penyidikan itu sendiri. Mereka menyalahgunakan diskresi tersebut untuk keuntungan pribadi atau lembaga penyidikan itu sendiri. Kita tidak buta akan banyaknya oknum penyidik yang kemudian dilaporkan, akan tetapi sulit dihukum akibat mengatur kasus sesuai pesanan pihak tertentu,” imbuhnya.

Mereka yang sulit dihukum itu tentu memiliki perlindungan internal dari pimpinan atau oknum tinggi POLRI tertentu, dengan beragam alasan ia memelihara reputasi POLRI, hanya mereka yang kurang kompak dengan pimpinan POLRI yang dibiarkan diproses hukum, atau hanya mereka yang tidak lagi diributkan oleh media elektronik untuk diusut tindak pidananya.

Dalam kesempatan wawancara dengan JURNALNUSANTARA.COM, belum lama ini di Jakarta, advokat senior Iming menyampaikan dengan terang benderang apa-apa saja tindakan kerahasiaan penyidikan dalam bentuk tindakan diskresi mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan di tubuh POLRI, yang sering menjadi alat permainan nakal penyidik. Dia dengan gamblang siap mengungkapkan contoh-contoh kasus yang pernah terjadi dan banyak buktinya, memiliki banyak anomali dalam proses penyidikan seperti pada kasus “tuduhan penggelapan” di PT Sentra Mahakarya Integra. Berikut petikannya.

(J) Bisa bang Iming ungkapkan contoh diskresi penyidikan yang disalahgunakan oleh lembaga penyidikan?

(I) Baik, saya akan ungkapkan dengan gamblang bagaimana lembaga penyidikan, bukan hanya 1 atau 2 oknum penyidik yang menyalahgunakan diskresi, tapi juga lembaga penyidikan POLDA METRO jaya secara utuh, yang didalamnya terdapat divisi pengawas penyidik, divisi bidang hukum, divisi profesi dan pengamanan. Mengambil contoh kasus dalam Laporan Polisi No. 3459/K/IX/2006/SPK Unit II tanggal 12 September 2006 dengan Pelapor Miko Suharianto terkait dengan dugaan Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Raymond Low dalam PT. Sentra Mahakarya Integra.
Saya menangani kasus ini mulai bulan Maret 2007, 5 bulan setelah pengajuan Laporan Pengaduan dan upaya paksa penangkapan penahanan terhadap Klien saya, Raymond Low yang dituduh melakukan penggelapan. Sampai tiba perkara di pengadilan, saya belum bisa mengetahui apa saja yang disidik oleh penyidik, bagaimana proses penyidikannya tentang obyek penggelapan, cara melakukan penggelapan, siapa saja saksi-saksi dan apa saja yang ditanyakan penyidik dan apa saja dijawab oleh saksi-saksi. Mengingat isi penyidikan masih berstatus dokumen negara yang rahasia yang dilindungi UU, sebelum perkara pidana tiba di pengadilan guna diperiksa secara terbuka di depan umum, hanya lembaga penyidikan dan lembaga penuntutan yang berhak tahu detil isi penyidikan. Kita para advokat pun tidak tahu teknik penyidik menginterogasi para saksi dan menetapkan tersangka (TSK) bahkan tiada seorangpun tahu seberapa jauh penyidik mematuhi isi KUHAP dan peratruran Kapolri dalam menjalankan tugas interogasinya. Dengan begitu, penyidik punya diskresi luas yang mirip dengan supir bajaj bisa berbelok kekiri atau kekanan tanpa berikan sinyal sebelumnya. Diskresi ini rupanya berujung menjadi bencana bagi klien saya, Raymond Low, sekonyong-konyong ditangkap ditahan dengan keterangan para saksi yang sebetulnya simpang siur satu sama lain, dengan bukti obyek penggelapan dan cara melakukan tindak pidana yang dibuat di dalam BAP seolah-olah konkrit, tetapi realitanya fiktif, tidak pernah terjadi.

(J) Nah darimana bang Iming tahu bahwa peristiwa di BAP para saksi itu seolah konkrit tapi relitanya fiktif?

(I) Sebetulnya kita para advokat senior yang sering menangani perkara pidana mudah mengetahui kebenaran material isi BAP para saksi sejauh perkara sudah dibuka di pengadilan untuk umum. Kita para advokat sudah dibekali pemahaman prosedur beracara di tingkat penyidikan yang diatur dalam KUHAP, hukum acara penyidikan, penuntutan dan persidangan. Nah, ketika dipelajari berkas penyidikan Raymond Low dengan standar KUHAP, saya melihat banyak sekali ANOMALI yang dibuat penyidik yang hakekatnya menabrak dan tidak menghormati KUHAP.
Bisa jelaskan ANOMALI di berkas penyidikan dengan Pelapor Miko Suharianto itu?
Baik saya akan mulai setahap demi setahap ya. Dalam berkas penyidikan dengan TSK Raymond Low, penyidik dalam mengidentifikasi legal standing dan mengungkap pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan pidana, ternyata tidak menelusuri siapa saja SESUNGGUHNYA direktur-direktur dan komisaris-komisaris dan pemegang saham di PT. Sentra Mahakarya Integra. Jika menyidiknya benar sesuai tupoksi dan KUHAP, maka penyidik wajib memastikan dengan utuh siapa saja orang-orangnya yang menjabat di PT SM INTEGRA. Jika menyidiknya dengan pesanan pihak tertentu (untuk kepentingan pelapor atau kepentingan yang merugikan roh profesi penyidik), dapat dipastikan sikap penyidik dan hasil karya tulis di berkas penyidikan akan mendua, tidak fokus, tidak membidik tepat sasaran, tapi memutar-mutar kesana kemari tanpa arah jelas, tapi ujungnya ada yang ditetapkan menjadi TSK. Tanpa rute jelas, penyidik langsung tiba pada kesimpulan sang TSK-nya, ini anomali, ciri penting adanya ketidak profsionalan penyidik, sekaligus TIDAK INDEPENDEN-nya penyidik.
Secara tupoksi tugas penyidik itu menjalankan tugas penyidikan dengan dasar pasal pidana yang dirujuk oleh pelapor. Dengan rujukan pasal pidana pelapor disitulah penyidik bekerja, dan Penyidik wajib menelusuri legal standing yang terbingkai dalam peristiwa pidana dengan membandingkan satu bukti dengan bukti lain agar konsisten satu samalain. Dan jika ada bukti yang tidak konsisten satu sama lain, itu akan menjadi dasar penyidikan lebih lanjut, kenapa berbeda dan apakah ada disitu fabrikasi bukti atau kebohongan saksi. Pada kenyataannya saksi dan bukti tertulis atau dengan saksi bisa tidak sesuai satu sama lain, antara lain penyebabnya adalah karena saksi A lupa dengan peristiwa secara utuh atau seorang saksi B memang sengaja memelintir fakta atau bukti. Nah, walau secara norma, ada ancaman pidana bagi seorang saksi yang merekayasa bukti dan kesaksiannya di BAP penyidikan, realitanya banyak keterangan saksi justru diplintir oleh penyidik sendiri (tanpa kesadaran utuh saksi ybs, mengingat keawaman saksi yang tidak didampingi advokat saat di BAP), untuk kepentingan penyidik yang tidak independen dan tidak akuntabel. Itu sebabnya saksi wajib didampingi oleh penasehat hukum saat di BAP oleh penyidik, jika ancaman pidananya 5 tahun atau lebih (KUHAP Pasal )
Dalam kasus MIKO VS Raymond Low misalnya, keterangan saksi Miko di BAP yang satu dengan saksi Thomas Sukasnan di BAP yang lain. BAP Miko Suharianto dengan Thomas Sukasnan tidak digali betul susunan pemegang saham yang benar itu yang mana. Hanya digali dengan pertanyaan-pertanyaan dan tidak melakukan crosscheck kepada dokumen anggaran dasar PT. Sentra Mahakarya Integra. Artinya penyidik tidak serius mencari tahu Legal Standing dan rentetan kebenaran material penting dari Pelapor dan para saksi, dan lebih dari itu penyidik punya niat buruk terhadap terlapor, yaitu secepatnya menjadikan TSK, dan melakukan penangkapan dan penahanan. Dalam perkara Miko vs Raymond Low, Jika memang penggelapannya di PT SM Integra maka penyidik seharusnya wajib menguji terlebih dahulu legal standing atau keabsahan kepentingan Pelapor dalam mewakili Perusahaan. Dengan tidak konsistennya penyidik mencari kebenaran material tentang susunan pemegang saham, ini menjadi bukti otentik penyidik bekerja secara serampangan dan apalagi penyidik bekerja tanpa fokus penyidikan yang benar, dan itu menjadi bukti kuat adanya rekayasa dalam kasus pelaporan Miko VS Raymond Low tersebut.
“Tidak berwenang untuk melaporkan Raymond Low dalam kapasitas Miko secara individu, karena menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, perseroan tersebut harusnya dalam mengambil setiap tindakan maka terlebih dahulu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kenyataannya dalam kasus inikan jelas belum ada RUPS yang kerugian atau penggelapan, namun Miko Suharianto melaporkan Raymond Low atas tuduhan Penggelapan dalam jabatan atas kerugian yang dialami oleh PT Sentra Mahakarya Integra,” kerugian mana ternyata hanya versi sepihak hitung-hitungan Miko Suharianto sendiri.

(J) Ada Anomali lain dalam perkara MIKO vs RL?

( I) Pada kenyataannya Raymond Low di periksa pada tanggal 22 September 2006 yang dijemput dari kantor tempatnya bekerja dan diperiksa hingga sore hari dan pada malam harinya kemudian di tahan . anomalinya pada saat penangkapan, kalau sudah ada surat perintah penangkapan itu berarti penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang cukup. Kenyataannya kalau kita melihat BAP pemeriksaan saksi-saksi sejak tanggal 12 September sampai 22 September 2006 penyidik belum mengetahui objek penggelapan dan cara penggelapan yang dilakukan oleh Raymond Low hal tersebut mengindikasikan penyidik belum mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menangkap dan menahan Raymond Low. Ini anomali yang sangat fatal dan harus kita waspadai mengapa penyidik berani menabrak KUHAP. Berkaitan dengan penangkapan dan penahanan secara tiba-tiba maka perlu kita cermati proses BAP Raymond Low dan ternyata BAP tanggal 22 September 2006 atas nama Raymond Low tidak didampingi oleh Penasehat Hukum padahal KUHAP Pasal 54 telah jelas mengatur bahwa penyidik wajib menawarkan/ menyediakan penasehat hukum bagi tersangka.
KUHAP juga mewajibkan orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan baik didampingi oleh Juru Bahasa sesuai dengan Pasal 53 KUHAP. Tapi penyidik malah mencomot satu saksi yang bernama JIE IVONA FEBRI menjadi penerjemah dan dari segi kualifikasi bahasa tentu dia berkualifikasi, disamping itu dia juga punya konflik kepentingan, karena dia merupakan karyawan PT. SM Integra, yang juga dihadirkan sebagai saksi oleh penyidik. Anomali-anomali tersebut diatas telah menunjukkan bahwa penyidik tidak independen, akuntabel dan transparan, dan tepatnya penyidik dipengaruhi oleh pihak lain, guna merekayasa obyek pidana dan cara pidana dilakukan.

(J) Apalagi ANOMALI dalam perkara Miko vs RL ?

(I) Peristiwa yang dibingkai oleh penyidik adalah obyek penggelapan 374 batang aluminium, dengan kisah kejahatan itu diawali dengan cara Raymond Low Menyuruh Suyanto untuk mengirimkan aluminium tersebut ke Singapura, tetapi sayangnya penyidik tidak memeriksanya hingga tuntas. Penyidik tidak mengungkapkan bagaimana Legal title (hak kepemilikan) atas aluminium tersebut apakah itu milik PT SM Integra atau bukan. Penyidik langsung saja mencomot legal standing bahwa aluminium tersebut merupakan milik PT SM Integra. Setelah seluruh berkas penyidikan terungkap di pengadilan (setelah seluruh berkas penyidikan menjadi terbuka untuk umum) maka terlihat semua pelanggaran KUHAP oleh penyidik yaitu ternyata 374 batang adalah kisah fiktif yang tidak pernah ada. Di sisi lain JPU dalam surat dakwaanya tidak mau untuk menutip sedikitpun objek penggelapan dan cara penggelapan versi penyidik tersebut. Alih-alih JPU malah menjadikan selisih barang senilai Rp. 1.750.009.313,- yang tertera dalam surat dakwaan adalah selisih dari volume aluminium yang terpasang di proyek dengan volume yang di beli berdasarkan setumpuk invoice pembelian, padahal JPU sudah tahu persis bahwa berkas penyidikan hanya menyertakan setumpuk bukti sitaan pidana yang berkait dengan 374 batang alumunium, dan sama sekali tidak menyertakan bukti-bukti sitaan pidana yang merujuk ke angka Rp. 1.750.009.313, dasar angka dakwaan JPU. Jadi ciri utama adanya ketidakprofesionalan dan rekayasa kasus oleh penyidik adalah penyidikan yang tidak fokus pada satu obyek pidana, dan diperkuat dengan obyek pidana yang tidak mau diakui sebagai obyek pidana oleh JPU.

(J) Bagaimana JPU bisa pula bertindak tidak independen dan tidak profesional dengan mengambil fakta yang bukan fakta utama seperti yang disidik oleh penyidik dalam kasus Raymond Low ini?

(I) Disini jelas terlihat bahwa jaksa setali tiga uang dengan penyidik yang secara tidak profesional dan tidak independen mendorong kasus ini ke pengadilan yang otomatis akan mengungkap “kejahatan penyidik dan kejahatan jaksa dalam mengangkat dokumen dan kasus rekayasa ke meja persidangan”. Ini sangat berbahaya bagi reputasi dan independensi profesi penyidik dan profesi penuntut umum. Mengapa penyidik bisa kecolongan dan jaksa malah meneruskan kebohongan penyidikan ini? Jika bukan kekuasaan UANG yang bermain dalam lembaga penyidikan dan penuntutan, kekuasaan apalagi yang dipermainkan oleh pelapor Miko Suharianto ?

(J) Apalagi bukti kuat penyidik melakukan rekayasa kasus Raymond Low?

(I) Proses penangkapan memang membolehkan jika TSK tertangkap tangan sedang lakukan pidana. Namun dalam perkara Raymond Low, peristiwanya BUKAN kejahatan tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19 KUHAP), melainkan berasal dari serangkaian BAP para saksi Miko Suharianto, Thomas Sukasnan, Agus Anggawijaya, Robert Korompis yang dibap setiap harinya secara terburu-buru, dimana sejak senin tanggal 17 September 2006 para saksi beruntun di bap dan akhirnya pada hari Jumat, 22 September 2006 sore Raymond Low langsung di jemput dari kantor tempatnya bekerja dan langsung ditahan dengan tuduhan tindak pidana penggelapan. Di kemudian hari, saat pemeriksaan di persidangan, saat berkas penyidikan semua dibuka di persidangan, barulah saya selaku penasehat hukum Raymond Low berkesempatan memeriksa dan membandingkan BAP semua saksi, dan jelas semua isi BAP adalah serangkaian rekayasa fiktif oleh penyidik Sumaryana dari divisi Kamneg, Polda Metro Jaya (dengan Kanit pada saat itu Kompol Suzana Dias), tidak bisa dibuktikan obyek pidananya dan cara tindak pidananya Raymond Low. Sayangnya pelaporan ke propam oleh kami tentang tindak pidana rekayasa kasus Raymond Low oleh penyidik Sumaryana belum ditindaklanjuti oleh penyidik propam, guna mencari tahu apakah sumaryana bekerja sendiri atau diarahkan oleh direktur reskrimum yaitu Carlo B. Tewu, atau kuasa hukum dari pelapor Miko Suharianto waktu itu, yaitu Olga Sumampouw SH. Miko Suharianto sendiri saat dikonfrontir oleh saya berkilah berkali-kali bahwa dia tidak paham hukum, tidak kenal penyidik manapun dan tidak tahu cara merekayasa berkas penyidikan, semuanya sudah diserahkan ke pengacaranya Olga Sumampouw, yang kenal dekat dengan direktur Reskrimum Carlo B. Tewu. Yang dia tahu perusahaan rugi karena belum dibayar oleh para pemilik proyek, maka dia tuding Raymond Low ahli fasad untuk mengganti rugi perusahaan. Urusan rekayasa itu di luar keahlian dia, katanya.

(J) Apalagi anomali berkas penyidikan Raymond Low yang menjadi diskresi penyidik, yang dilindungi oleh UU sebagai rahasia negara?

(I) Anomali yang fatal dan sangat keterlaluan adalah penyidik mengusut peristiwa pengiriman 374 bataNG ALUMINIUM, TAPI JAKSA sama sekali tidak mau menyusun surat dakwaan berdasar peristiwa 374 batang itu. Padahal Kalau seluruh berkas BAP Rayjond Low yang menjadi karya tulis penyidik Sumaryana dipelajari lebih lanjut, dasar penangkapan dan penahanan raymond Low versi penyidik polda metro Jaya adalah sederhananya pengiriman Aluminium sebanyak 374 batang ke Singapura yang dikirimkan oleh Saksi Suyanto atas perintah Raymond Low. Kisah itu diperkuat dengan semua bukti bukti tertulis sitaan penyidik yang merangkai kisah pengiriman batang alumunium ke singapura yaitu invoice, bill of lading, laporan keluar masuk barang dari gudang, serta berkas serah terima dari perusahaan ekspedisi pengiriman barang ke Singapura.
Namun dalam Surat Dakwaan yang menjadi dasar dakwaan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Raymond Low adalah selisih pembelian bahan baku proyek sebesar Rp. 1.750.009.313.00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah). Ini sama artinya jaksa tidak mau peduli dengan hasil pengusutan penyidik, tapi malah mengembangkan peristiwa lain yang bukti-bukti tertulisnya tidak disiapkan penyidik. Alhasil, persidangan dengan terdakwa Rayumond low berjalan tanpa keberadaan bukti-bukti sitaan pidana tertulis yang mendukung surat dakwaan jaksa. Jelas jaksa Kejati DKI dengan demikian sudah siap memasang badan untuk dipermalukan secara terbuka di persidangan. Dan realitanya memang jaksa Trimo SH pembuat surat dakwaan dipemalukan oleh berbagai media di PN Jakarta Barat.
Dari dasar penangkapan, penahanan dan surat dakwaan tersebut dapat kita lihat bahwa yang dikerjakan oleh penyidik bukanlah keseriusan mengusut perkara penggelapan 374 batang aluminium, dasar penyidikan penyidik sumaryana, namun ada sasaran yang lebih besar dari itu yaitu penyidik menjadi agen (pengacara) yang bekerja bagi pelapor Miko Suharianto guna memfasilitasi Miko Suharianto merampas harta benda milik Raymond Low selama raymond Low ditahan Polda Metro Jaya. Nah ini menjadi pertanyaan menarik bagi para pencari keadilan, sejauh mana rahasia jabatan menjaga dokumen penyidikan yang menjadi Diskresi penyidik sebagai dokumen rahasia negara, tidak disalahgunakan oleh penyidik untuk menjadi agen advokat bagi pelapor yang punya agenda tertentu terhadap terlapor, dengan diskresi penyidik atas status rahasia penyidikan sebagai alat untuk merekayasa perkara, sepanjagn perkara belum dibuka dan disidangkan di pengadilan negeri.

(J) Berapa banyak kasus yang dipetieskan, tidak disidangkan ke pengadilan, tapi isinya rekayasa fiktif belaka, Cuma untuk memenuhi ekspektasi pihak tertentu, men-tersangkakan dan menahan pihak terlapor?

(I) Hanya Tuhan dan semua jajaran penyidik resmi yang tahu, berkas mana saja yang direkayasa untuk kepentingan terlapor atau pelapor atau pihak lain yang berkepentingan atas kasus terkait. Jadi singkatnya, kekuasaan penyidik itu bisa disejajarkan dengan kekuasaan Tuhan, selama perkara belum terungkap di persidangan.

(J) Apa sebenarnya yang digelapkan oleh Raymond Low dalam Laporan penggelapan oleh Miko Suharianto tersebut ?

(I) Dalam BAP Penyidikan yang menjadi objek penggelapan adalah aluminium sebanyak 374 batang yang dikirim ke Singapura oleh tersangka Raymond Low, sedangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang digelapkan adalah selisih pembelian bahan sebesar Rp. 1.750.009.313,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang berupa kelebihan pembelian bahan material aluminium,” pungkasnya. Dari hal ini bisa dilihat tidak ada kesesuaian hasil penyidikan antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum, kok bisa BAP seperti itu masuk tahap P-21 ini jelas aneh bin ajaib.

(J) Bagaimana dengan hak-hak tersangka selama status penyidikan, merujuk pada KUHAP ?

(I) Penyidik jelas melanggar Pasal 53 KUHAP dalam hal pemeriksaan Raymond Low yang tidak didampingi oleh Juru penerjemah Bahasa. ketidaktahuan tersangka akan aturan hukum yang ada di Indonesia membuat penyidik dengan sesuka hati memeriksa Raymond Low dengan menyalah gunakan wewenang (abuse of power) yang dimilikinya untuk memperlakukan tersangka sekehendaknya. Penyidik jelas ’’memperkosa’’ hak-hak dari tersangka, pelanggaran tugas pokok Polri sebagai Pengayom Masyarakat.
Pemeriksaan tersangka pada tanggal 22 September 2006 hanya didampingi oleh JIE IVONA FEBRI INDARTO yang berperan sebagai penerjemah bagi Raymond Low, padahal JIE IVONA FEBRI INDARTO sama sekali tidak memiliki keahlian sebagai penerjemah yang tersertifikasi, dan dalam perkara tersebut JIE IVONA FEBRI INDARTO juga dihadirkan sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya, konflik kepentingan dengan status JIE IVONA FEBRI INDARTO selaku saksi dalam perkara yang dibap juga oleh penyidik.
Hak Raymond Low yang juga “diperkosa” oleh penyidik adalah Raymond Low tidak diberikan akses untuk didampingi oleh Penasehat hukum, padahal diancam dengan hukum lebih 4 tahun (KUHAP Pasal 54). Ini seharusnya diusut dengan tuntas oleh pihak berwenang di luar POLRI agar independen yang dapat mengungkap lengkap dalang rekayasa tersebut, apakah hal tersebut merupakan inisiatif utuh dari Sumaryana selaku penyidik atau ada perintah dari atasannya Suzanna Dias (KANIT) atau bahkan perintah dari Carlo Brix Tewu (Direktur Reskrimum) saat itu.

(J) Mengapa tindakan penyidik seperti itu tidak dilaporkan oleh kuasa hukum atau advokat yang menangani? Perlukah hasil kerja penyidik diuji oleh pihak di luar POLRI agar independen?

(I) Pelanggaran-pelanggaran kode etik dan rekayasa kasus, sikap penyidik memihak/tidak independen seperti itu jarang sekali mau diurus oleh pengacara atau apalagi diusut pihak ditubuh POLRI itu sendiri untuk menjadi dalil untuk mengajukan gugatan perbutan melawan hukum yang merugikan pihak pencari keadilan, atau laporan pelanggaran etik. Otomatis, terhadap oknum penyidik nakal jarang sekali terkena hukuman ganti rugi perdata atau hukuman kode etik bagi penyidik, padahal nyata pencari keadilan sudah dirugikan moril dan materil.
Pentingnya hasil kerja penyidik untuk diuji keseksamaan kerjanya, atau standar kepatuhan penyidik terhadap KUHAP dan UU lainnya oleh pihak yang independen, pihak di Luar POLRI, adalah untuk mengungkap kekeliruan (sengaja/tidak sengaja) di dalam tubuh POLRI itu sendiri, yang tidak akan mungkin bisa diungkap jika pengawas dan penyidik atas tindak pidana oleh penyidik berada dalam tubuh POLRI itu sendiri.

(J) Apa sebetulnya motivasi atau tujuan yang ingin dicapai oleh Pelapor dengan rekayasa tuduhan penggelapan kepada Raymond Low ?

(I) Selaku penasehat hukum dari Raymond Low yang tahu persis kemauan dari pelapor Miko Suharianto, saya melihat pelapor Miko Suharianto sebetulnya hanya memanfaatkan penyidik di Polda saja untuk memaksa Raymond Low menyerahkan harta miliknya, lalu menandatangani akte pengakuan penggelapan No. 15, tanggal 17 November 2006, akta Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH, yang kalau dilihat secara formalitas pembuatan akta juga sudah cacat karena draft akta tersebut di buat sepihak oleh Miko Suharianto dan lalu untuk dipaksakan ditandatangani oleh Raymond Low di rumah tua milik Miko Suharianto di Kedoya Jakarta Barat, dan bukan di hadapan Notaris,” sebut Iming. 
Tujuan pelapor adalah hanya untuk memperoleh penyelesaian kerugian perusahaan ala preman, sederhananya bekerjasama dengan penyidik merekayasa kasus, lalu setelah Raymond Low ditahan, menguasai semua harta benda Raymond Low, lalu memaksa akta pengakuan ditandatangani Raymond Low, didalam akta mana disebutkan kata-kata “Raymond Low bertanggungjawab untuk mengganti kelebihan pembelian bahan material yang digunakan pada proyek PT SM Integra, yang digelapkan oleh Raymond low selaku direktur eksekutif PT SM Integra, sebagai tersebut dalam laporan polisi No.3459/K/IX/2006/SPK, tanggal 12 September 2006 sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)”.
Luar biasanya angka Rp 8 Milyar tersebut muncul begitu saja sekehendak Miko Suharianto, karena berkas penyidikan di kepolisian tidak pernah ada pengusutan terhadap angka Rp. 8.000.000.000. 
Bagaimana akibat hukum dari Akta yang cacat seperti Akta Notaris Wijanto Suwongso No. 15 tanggal 17 November 2006?
Seharusnya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dalam pembuktian sebagaimana layaknya akta otentik (lihat Pasal 43 dan 44 UU Jabatan Notaris). Proses penyidikan yang menimpa Raymond Low merupakan ironi penegakan hukum, secara gamblang dipertontonkan dalam fragmen yang mempermainkan hukum sebagai barang dagangan (bussines like).

(J) Apa langkah tindak lanjut dari Raymond Low atas Akta No. 15 tanggal 17 November 2006 tersebut ?

(I) Ya saya selaku penasehat hukum beliau sudah melaporkan Akta Notaris Wijanto Suwongso No. 15 tanggal 17 November 2006, saat ini sedang disidik oleh penyidik Polres Jakarta Barat melalui Laporan Kepolisian No. LP/6015/XI/2017 PMJ/Ditreskrimum. Kami berharap tim penyidik di Polres Jakarta Barat bekerja secara profesional, akuntabel dan transparan untuk mengusut tuntas hal ini. Penyidik Polres Metro Jakarta Barat kita harapkan juga tidak mau diintervensi oleh kekuasaan uang Terlapor atau kekuasaan lainnya, pungkasnya.

(J) Apa saja sanksi pidana yang bisa menjerat pelapor yang merekayasa kasus?

(I) Untuk Miko Suharianto banyak pasal pidana yang bisa menjeratnya, antara lain Pasal 264 KUHP dan 266 KUHP yang saat ini sedang kita laporkan di Polres Metro Jakarta Barat, kemudian keterangan palsu saat penyidikan di Polda Metro Jaya tahun 2006 (pasal 242 KUHP), lalu keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan (pasal 242 KUHP) . Miko Suharianto juga sudah pernah di tahan selama 4 bulan oleh penyidik Polres Banten hingga persidangan di pengadilan negeri Rangkasbitung atas perampasan dan pencurian barang-barang milik Raymond Low berupa mesin-mesin produksi dari pabrik milik raymond Low.(han)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *