Catatan Kritis : “Petugas Hukum Versus Rakyat Berdaulat”

IMG-20190515-WA0019

Oleh : Najab Khan, SH., MH

Hukum dibuat tidak sekedar untuk dilaksanakan. Hukum dihadirkan untuk mengkoreksi Petugas Hukum yang tidak ta’at pada prosedur, mekanisme maupun substansi hukum positif itu sendiri.

Prinsip hukum maupun sistem hukum disatu sisi dan Petugas Hukum disisi lain walaupun merupakan dua hal yang berbeda namun upaya pelaksanaannya wajib bertumpu pada satu landasan yaitu isi Undang-Undang (substansi hukum) yang sudah diatur dan disepakati bersama oleh wakil rakyat bersama-sama Pemerintah.

Prinsip hukum yang dijalankan model demikian merupakan konsekwensi dari pilihan Indonesia sebagai Negara Hukum, bukan sebagai Negara Kekuasaan. Petugas hukum walaupun diberi kekuasaan / kewenangan untuk menjalankan Undang-Undang tetapi semua kewenangan yang diberi rakyat tersebut tidak boleh dipergunakan sewenang-wenang dan mendholimi rakyat. Guna mencegah terjadinya kesewenangwenangan didalam menerapkan isi Undang-Undang (substansi hukum) biasanya dilakukan melalui methode pengawasan Internal dan Ekstemal. Artinya jika prinsip yang diatur oleh hukum tidak dilaksanakan atau dilaksanakan secara melanggar hukum, atau pilih kasih maka biasanya hanya dilakukan sebatas tindakan pencegahan saja yang pelaksanaanya melalui sistem dan mekanisme lembaga pengawas Internal atau Eksternal.

Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada Permasalahan praktik-praktik hukum yang tidak berimbang dan bemuansa melanggar hukum pula. Aparat hukum (Petugas Hukum), Pejabat Terkait yang diberi amanah untuk menjalankan Undang-Undang temyata tidak melaksanakan fungsi dan kewenangannya bila berhadapan dengan tekanan kekuasaan yang sifatnya bertentangan dengan amanah Undang-Undang itu sendiri. Dalam 2 (dua) Tahun ini banyak dijumpai kasuS-kaSUS pelapman pelanggaran hukum terutama pelanggaran hukum “ujaran kebencian” yang sifamya tebang pilih, kejar tayang dan bernuansa politik (efek dari tindakan ingin mempertahankan Kekuasaan ). Lawan-lawan politik penguasa sering terdholimi Oleh aparatur dibawahnya yang bermain secara sistematis, masif dalam menerima pelaporan “delik aduan ujaran kebencian yang dilapis dengan sentuhan Undang-Undang IT”.

Guna mengakhiri akrobat politik hukum yang dimainkan Penguasa yang biasanya dilakukan melalui tangan-tangan birokrasi yang sedang berkuasa, kiranya tidak akan lebih efektif kalau hanya diatasi, dicegah dengan memakai dan mengandalkan PERPU maupun keputusan lembaga hukum (Keputusan Pengadilan). PERPU atau putusan lembaga hukum yang ada sifatnya selalu memihak pada Penguasa, selalu melindungi koncoismenya dan dari waktu ke waktu Petugas Hukum yang direkrut berdasarkan Undang-Undang tidak pernah bisa berlaku adil bila rakyat sedang mengkritisi tingkah Iaku Penguasa yang tidak pro rakyat. Salah satu sebab fakta tersebut terjadi karena Petugas Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) sudah di stel, dan punya hutang budi karena diangkat oleh yang sedang berkuasa untuk tujuan tunduk dan mengabdi pada tuan yang mengangkatnya dan bukan untuk tujuan mengabdi kepada Undang-Undang yang diamanahkan rakyat.

Berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu, sudah tidak mungkin lagi rakyat berharap keadilan pada PERPU yang dikeluarkan Pemerintah yang secara terstruktur productnya tidak bisa diharap obyektif, dan adil karena kuatnya dominasi politik kekuasaan Pemerintah dan partai pendukungnya di DPR. Oleh sebab itu sudah waktunya rakyat berteriak dan menyuarakan hak suaranya agar dibuat perangkat Undang-Undang khusus tentang “peradilan pelanggar Petugas Hukum, pelanggar Pejabat Pemerintah” karena sistem pengawasan dan mekanisme pemeriksaan oleh Majelis Disiplin atau Lembaga Etik yang ada tidak cukup membantu dan menghentikan arogansi kekuasaan (orang-orang yang sedang berkuasa). Undang-Undang tersendiri wajib dibuat agar Undang-Undang tentang larangan bagi petugas hukum melanggar hukum memiliki efek psikologis positif terutama bagi Petugas yang digaji oleh Rakyat dan bertanggung jawab pada rakyat.

Tanpa Undang-Undang khusus tentang Penindakan Hukum bagi pelanggar hukum yang berkedudukan sebagai Petugas Hukum, berstatus sebagai Pejabat yang sedang berkuasa maka tidak akan memberi kepastian hukum dan tak akan memberi manfaat apa-apa pada rakyat pemilik kedaulatan. Sudah waktunya Indonesia membuat sistem penegakan hukum dengan cara “membuat Badan Peradilan khusus yang secara khusus mengadili pelanggar-pelanggar Petugas Hukum yang terbukti dholim pada rakyat”. Pembenahan sistem dan mekanisme hukum seperti ini akan tercapai nantinya jika sistem hukum dibuat transparan serta langsung diawasi rakyat.

Wakil rakyat di DPR dan rakyat secara keseluruhan sudah waktunya pula lebih cerdas dalam memperbaiki sistem dan mekanisme hukum yang mudah diselewengkan oleh Pctugas Hukum (Penguasa yang sedang menjabat) karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi atas kehidupan bernegara dan berbangsa di Republik ini. Pentingnya membuat pembatasan dan larangan Petugas Hukum melanggar hukum, termasuk pada Pejabat yang sedang berkuasa sebagaimana digambarkan di atas agar sistem hukum dan penegakan hukum dapat efektif berjalan serta memberi rasa adil kepada rakyat dalam kehidupan bemegara. Petugas Hukum / Pejabat yang sedang berkuasa yang melanggar hukum kebanyakan hanya ditindak “sebatas digeser dari jabatannya saja, atau diganti” dan penggantinya pun juga berpotensi dholim sehingga situasinya tidak akan berkesudahan.

Sistem, mekanisme dan pembentukan Undang-Undang khusus ini sebetulnya tidak terlalu rumit dan bisa mencontoh seperti pada alur pembentukan mekanisme Peradilan Adhoc (khusus) yang sudah berjalan sebagaimana contoh mekanisme pembentukan lembaga KPK. Oleh karenanya sistem dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang dilakukan Petugas Hukum atau Pejabat berkuasa kiranya perlu dibuat tersendiri dan terpisah dari sistem dan mekanisme penegakan hukum yang sudah ada. Pentingnya dibuat Undang-Undang khusus termasuk dibuat lembaga peradilan khusus ini karena sistem dan mekanisme pengawasan Internal dan Eksternal terhadap Petugas Hukum / Pejabat yang sedang berkuasa tidak optimal berfungsi.

Sistem dan mekanisme Penindakan Hugum (sistem represif) terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang sedang berkuasa tidak akan menghasilkan sistem dan mekanisme yang fair jika campur tangan kekuasaan masih kuat, dominan dan tidak dibatasi oleh rakyat. Manfaat lain Undang-Undang ini Perlu dibuat untuk mengurangi aksi-aksi demontrasi yang menggunakan bahasa satire kepada Penguasa yang tuli dan tak mau mendengar keluhan rakyat yang sedang tertindas.

“Inti, hukum dibuat tidak sekedar untuk dilaksanakan oleh Petugas Hukum, tetapi apabila Petugas Hukum, Pejabat yang berkuasa melanggar hukum wajib di hukum pula”.

Selamat Mengkaji

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *