Meski Dukung Paslon 02, KOMMPAS Tolak Mobilisasi Massa

IMG_20190520_201548-1152x648-576x324
LintasNusa.com – Ketua Umum Komunitas Masyarakat Muda Pancasila Sakti (KOMMPAS), Jhon Rizal mengatakan, relawan KOMMPAS memutuskan untuk tidak ikut serta turun ke jalan saat KPU mengumumkan hasil pemilu 2019. Jhon menilai, mobilisasi massa hanya akan merugikan masyarakat dan mengancam stabilitas keamanan.

“Saya sebagai Ketua Umum KOMMPAS menghimbau kepada relawan KOMMPAS dimanapun berada untuk menahan diri tidak ikut turun ke jalan, namun tetap menghormati hak-hak aspirasi masyarakat sejauh tidak anarkis dan provokatif. Mari kita sama-sama mendukung penegakan hukum tanpa tebang pilih terhadap pelaku kecurangan (kejahatan demokrasi), para oknum yang tidak netral dan para penyebar syiar kebencian dan permusuhan. Apabila ada yang turun, saya selaku Ketua Umum tidak bertanggung jawab.,” tegas Jhon Rizal saat menggelar jumpa pers, Senin (20/5/2019) di Matraman, Jakarta.

Menyikapi situasi terakhir di Ibukota Jakarta jelang pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres dan Pileg 2019 oleh KPU, Jhon Rizal mengatakan, dibutuhkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dan terkendali. KOMMPAS meminta kepada BPN untuk berani mengambil tanggungjawab kendali atas maraknya rencana mobilisasi rakyat dan pemusatan konsentrasi masa pendukung 02 yang akan mengepung KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, KOMMPAS berharap seluruh rakyat Indonesia mulai kembali merajut persaudaraan di antara anak bangsa dengan mengambil hikmah kesucian ramadhan yang penuh berkah dan maghfiroh.

Jhon menilai, tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno nomor urut 02 telah gagal mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan umum 2019. “Kami menganggap pimpinan BPN telah gagal mengantisipasi potensi kecurangan yang diakibatkan kurangnya penyebaran para saksi di TPS, bahkan tanpa dibekali surat tugas dari BPN yang diketahui resmi oleh KPU/Bawaslu,” ujar Jhon Rizal

Menurutnya, BPN tidak mungkin bisa menjamin dan mempertanggungjawabkan keunggulan paslon 02 Prabowo-Sandi dengan lemahnya pengelolaan dan pemberdayaan relawan yang menjadi ujung tombak di TPS-TPS termasuk mengabaikan potensi para relawan. Fakta kelemahan inilah yang menjadi pintu masuk kecurangan masif, terstruktur dan sistematis. (red)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *