Pengamat: Ijtima Ulama IV Sebaiknya Menjadi Penyangga Negara

PhotoPictureResizer_190803_223951575_crop_855x586
JurnalNusantara.com – Menjelang pelaksanaan Ijtima ulama IV yang rencananya akan digelar pada hari Senin, 5 Agustus 2019 di Sentul, Bogor, sejumlah pihak memiliki pandangan beragam terkait masih perlu atau tidaknya Ijtima ulama IV.

Ketua Forum Kyai & Santri Nusantara, Ustad Syamsul Muarif, berpendapat, untuk situasi seperti sekarang ini tidak ada hal yang penting untuk diadakan Ijtima ulama kembali karena situasi dan kondisi sudah kondusif. Selain itu kebutuhan umat juga sudah tidak relevan dan tidak ada hal yang mencuat dan mendesak dari kebijakan Jokowi saat ini.

“Tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang akan melakukan Ijtima, kami menyimpulkan bahwa Ijtima ulama tidak diperlukan,” ujar Syamsul dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema Perlukah Ijtima Ulama IV, Sabtu (3/8/2019) di Jakarta Pusat.

Hal senada diungkapkan Mukhlas Syarqun, Direktur Kajian Rohmatal Lil Alamin Center. Menurutnya, di alam demokrasi sebenarnya kalau untuk berkumpul boleh saja. Namun demikian, narasi yang dibangun oleh ulama harus faktual dan sesuai konteks jamannya serta punya bobot nilai. Jika Ijtima ulama mampu merubah haluan dan menjadi bagian penyangga negara maka itu menjadi bagian positif, tetapi kalau sebaliknya maka akan menurunkan derajat ulama itu sendiri.

“Jika Ijtima ulama ini dilakukan maka syaratnya harus memberikan manfaat. Kedua, bagaimana supaya pemerintah adil dan bagaimana orang kaya menjadi sadar membayar pajak karena ulama punya peran untuk menyadarkan mereka. Ketiga, membimbing umat yang secara ekonomi termarginal dan secara politik lemah. Jika ulama mampu mengawal itu maka persepsi buruk selama ini akan pulih kembali,” imbuhnya.

Zuhairi Misrawi, Pengamat Politik Islam menilai, Ijtima sebelumnya yang lahir karena momentum politik dapat dikatakan bahwa untuk saat ini secara umum Indonesia kembali ke khitahnya yaitu yang didalamnya ada sikap saling menghormati dan menghargai. Tentunya hal ini sangat baik karena akan membuat Indonesia menjadi aman dan tentram.

“Peran ulama dalam ranah politik sebenarnya harus politik yang membangun dan mendorong rekonsiliasi serta politik kemaslahatan. Tugas utama ulama adalah politik kebangsaan dan kemaslahatan,” ungkapnya.

Lebih jauh ia menjelaskan yang dimaksud politik kebangsaan artinya sebagai sebuah bangsa harus mendorong persatuan walaupun kita berbeda. Sementara politik kemaslahatan yang dimaksud adalah keberpihakan kepada mereka yang lemah. Dalam hal ini ulama harus mengingatkan pemerintah supaya programnya berpihak kepada rakyat.

“Kita patut menjaga situasi ini supaya ke depan peran politik dimainkan di parlemen sementara masyarakat menjaga kebersamaan dan mendorong supaya pemerintah tetap dalam garis konstitusional,” pungkasnya.

Sementara itu, Ustad Novel Bamukmin, Juru Bicara FPI menjelaskan, tema Ijtima ulama IV ini adalah memperkuat arah perjuangan umat Islam di Indonesia dibidang dakwah, hukum, politik, ekonomi dan kemanusiaan. Artinya dalam bidang dakwah, kita juga harus memperkuat arah perjuangan dakwah. Begitu pula masalah hukum yang harus bisa diselesaikan oleh pemerintah.

“Dalam Ijtima ulama IV nanti, kita akan mengambil langkah-langkah ke depan. Saya berharap pemilu yang telah usai ini jangan ada lagI kriminalisasi terhadap ulama. Mari kita merajut kembali persatuan dan kebersamaan serta berpolitik yang sehat agar tidak mencoreng wajah demokrasi kita,” pungkasnya. (my)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *