Kuasa Hukum Korban Dugaan Ijazah Palsu Akan Layangkan Gugatan Perdata

IMG_20190808_175148-1152x648-460x259
JurnalNusantara.com – Kasus dugaan ijazah palsu salah satu program studi (prodi) PGSD di perguruan tinggi swasta kini memasuki babak baru setelah sebelumnya para korban menang dalam gugatan pidana. Rencananya, dalam waktu dekat para korban melalui kuasa hukumnya akan melayangkan gugatan perdata dan menuntut ganti rugi.

“Rencana gugatan perdata ini akan diajukan ke pengadilan paling lambat Oktober 2019 ini sambil menunggu para korban lainnya yang mayoritas dari Indonesia Timur menandatangani surat kuasa,” ujar Kuasa Hukum Korban, Sabar Ompu Sunggu, SH, MH, yang didampingi pelapor Willem Frans Ansanay, SH dan Terry Fiviyane dalam jumpa pers, Kamis (8/8/2019) di Jakarta Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Willem Frans, salah seorang pelapor kembali menegaskan bahwa berdasarkan Undang-undang Sisdiknas, Lembaga pendidikan umum izinnya ada di Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan. Sementara para terpidana menggunakan izin PGSD dari Kementerian Agama Nomor 180 Tahun 1997 untuk menyelenggarakan program studi pendidikan tersebut.

“Kondisi inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan untuk prodi ini illegal. Para korban sudah memberikan kuasa untuk melakukan gugatan perdata supaya kerugian-kerugian baik materil maupun moril yang sudah mereka alami bisa diterima,” jelas Frans.

Sementara itu, Terry Fiviyane, salah seorang alumni prodi PGSD lulusan tahun 2007 mengungkapkan rasa malunya dan merasa dirugikan setelah mengetahui adanya status ijazah yang telah dimilikinya selama mengikuti pendidikan di prodi PGSD tersebut.

“Saya malu karena ketika dipakai melamar kerja saat itu diterima, namun sebelum pra jabatan dan diseleksi ternyata ijazahnya tidak bisa dipakai,” pungkasnya. (red)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *