Pemerintah Dinilai Gagal Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan

IMG-20190809-WA0066
JurnalNusantara.com – Fenomena Karhutla kembali melanda, saat ini 6 dari 18 provinsi telah ditetapkan berstatus siaga darurat, diantaranya Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jambi.

BMKG sudah memprediksi kemarau di Indonesia akan berlangsung panjang dan berpotensi besar terjadinya kebakaran. Namun hal ini tidak diikuti dengan tindakan pencegahan oleh pemerintah.

Inda Fatinaware Direktur Eksekutif Sawit Watch, mengatakan bahwa Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, belum optimal.

“Terbukti sejumlah provinsi langgangan kebakaran hutan dan lahan harus kembali ‘memanas’ di musim kemarau tahun ini”. Padahal kondisi kekeringan ini telah diprediksi dan disampaikan oleh BMKG sejak dari beberapa waktu yang lalu,” ujar Inda.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 lalu, menyebabkan kerugian materil melainkan moril juga harus ditanggung oleh masyarakat. Fenomena ini harusnya menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah tetapi sangat disayangkan pemerintah gagal mencegah hal ini semakin meluas,” tegas Inda.

“Data BMKG menunjukkan bahwa sejumlah wilayah yang perlu diwaspai akan mengalami kondisi kekeringan di puncak musim kemarau diantaranya wilayah Kalimantan Tengah bagian Selatan, Sulawesi Tenggara (Konawe), Sulawesi Selatan (Wajo), Lampung (Lampung Tengah dan Tulang Bawang), Sumatera Selatan (OKU Timur), Jambi (Tanjabtim dan Kerinci), Riau (Rokan Hulu), Sumatera Utara (Padang Lawas dan Padang Lawas Utara), dan Aceh (Aceh Tengah),” lanjut Inda.

Menurut data NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), berdasarkan dari pantauan satelit terra dan aqua MODIS (dengan tingkat kepercayaan >= 85%), terdapat 1.148 titik api tersebar di seluruh Indonesia selama periode 1 April – 6 Agustus 2019.

Lonjakan titik api ditemukan di bulan Juli, sebanyak 433 titik api. Bulan Agustus yang baru berjalan 6 hari saja, sudah ditemukan sebanyak 421 titik api, angka ini kami yakini akan terus bertambah mengingat puncak musim kemarau yang akan terjadi bulan ini.

Maryo Saputra Sanuddin, Kepala Departemen Kampanye Sawit Watch mengatakan, Korporasi menjadi salah satu yang perlu kita soroti, karena berdasarkan pantauan kami sebanyak 54 titik api ditemukan berada dalam kawasan konsesi kebun yang tersebar disejumlah provinsi.

“Jangan sampai praktek membakar untuk membuka kebun masih menjadi kebiasaan buruk ‘berkelanjutan’ Perlu dipastikan mekanisme pengendalian kebakaran dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jangan hanya kepada masyarakat kecil pemerintah bertindak tegas tetapi seharusnya hal yang sama juga dilakukan kepada perusahaan yang di dalam konsesinya terdapat titik api. Dan kami mengusulkan, jika terbukti ada titik api di dalam konsesi perusahan, izinnya langsung dicabut dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat sekitar. (Red)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *