Diusung Jadi Calon Menteri ATR/BPN, Ismak: Kedepankan Konsep Kebangsaan

PhotoPictureResizer_190812_123322224_crop_904x519
JurnalNusantara.com – Tawaran Presiden Joko Widodo agar relawan masuk di kabinet pemerintahan periode 2019-2024 mendatang disambut baik sekaligus menjadi peluang dan tantangan bagi relawan itu sendiri. Menanggapi tawaran tersebut, Alumni Kongres Relawan Jokowi Sedunia 2013 dan Forum Wartawan Pancasila secara resmi mendukung Muhammad Ismak, SH, MH untuk menjadi calon Menteri ATR/BPN.

Koordinator Alumni bidang Event Organizer, Arief P. Suwendi menilai, diusungnya Muhammad Ismak sebagai calon menteri karena pertimbangan memiliki riwayat pendidikan dan pengalaman yang baik dan profesional di bidangnya. “Kita ingin menjawab keinginan Presiden Jokowi agar relawan juga ikut serta di kabinetnya. Selain itu kami juga menerima beberapa masukan dari relawan agar kami membuka diri,” ujar Arief, dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Hal senada diungkapkan Koordinator Alumni bidang Humas, Erwin Niwattana bahwa untuk mengawal Jokowi tidak hanya mengawal kebijakan saja tetapi orang-orang yang menjabat di kabinetnya pun dipastikan harus bekerja untuk rakyat dan memiliki profesionalisme.

“Kita berharap agar calon menteri itu dapat dipublish sehingga masyarakat tau bahwa calon menteri Jokowi ini terbaik. Relawan sendiri menginginkan mekanisme seperti ini bisa dijalankan dan harus terbuka,” imbuhnya.

Sementara itu, Muhammad Ismak dalam paparannya menjelaskan, dalam rangka agenda reformasi agraria, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan diantaranya terkait dengan pelayanan publik. Ia menilai, pelayanan di sektor agraria masih terkesan terlambat mengikuti perkembangan terutama dalam permasalahan administrasi.

“Saya melihat bahwa kecepatan layanan dan paradigma harus berubah kalau ingin lebih baik ke depan,” ungkapnya.

Dalam penyelesaian permasalahan agraria, tambah Ismak, yang perlu dikedepankan adalah konsep kebangsaan atau kerakyatan dibandingkan pendekatan hukum. Tak kalah pentingnya adalah adanya perubahan mental sebagaimana di nawacitakan agar permasalahkan pertanahan dapat diselesaikan.

“Konsep kebangsaan ini lebih efektif dibandingkan konsep pendekatan hukum, artinya rakyat jangan dibenturkan dengan koorporasi melalui pendekatan hukum. Jika dilakukan pendekatan hukum, pasti rakyat akan kalah,” pungkasnya. (my)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *