SPB Minta Dibatalkan, Idham Lakukan Gugatan di PTUN

PhotoPictureResizer_190813_205509625_crop_841x648
JurnalNusantara.com – Sidang gugatan perdana yang dilayangkan oleh Idham, pemilik bangunan seluas 122 meter persegi di jalan Pademangan 8 Jakarta Utara, Selasa (13/8/3019), di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menghadirkan 3 orang saksi ahli sesuai dengan permohonan Kuasa Hukum Penggugat kepada Ketua Pengadilan PTUN Jakarta.

Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara nomor 110/G/2019/PTUN-JKT, Setianingsih, SH, MH dan Prili Suswariniasita, SH menjelaskan, ketiga orang saksi ahli tersebut yaitu Prof. Dr. Waty Suwarty Haryono, SH., MH (Guru Besar Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta), Dr. Hotma Pardomomuan Sibuea, SH., MH (Dosen Pasca Sarjana Universitas Pakuwon Bogor) dan Ir. Puguh Harijono, MM (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta).

Idham, kepada awak media mengatakan, bangunan miliknya berdiri sejak 1988 dengan kelengkapan IMB dan sertifikat hak milik. Seiring dengan perkembangan jaman dibangunlah jalan tol dan terakhir ada penambahan gardu tol yang secara otomatis ada penambahan lebar jalan yang berdampak pada kerusakan bangunan.

“Yang saya lakukan adalah memperbaiki dan dari situlah saya dikatakan melanggar IMB dan keluarlah surat perintah bongkar. Oleh karena itu saya melakukan gugatan supaya surat perintah bongkar tersebut tidak berlaku lagi,” ujar Idham.

Menurut peraturan, tambah Idham, kalaupun harus dibongkar, maka yang menandatangani surat perintah bongkar bukanlah suku dinas, namun harus walikota. Asas-asas umum pemerintahan yang baik seharusnya memandang siapa yang berwenang menandatangani untuk melakukan pembongkaran.

“Jadi saya meminta surat perintah bongkar (SPB) tersebut dibatalkan karena bukan perintah pihak yang berwenang dan melanggar asas-asas kecermatan, kejelasan dan kemanfaatan. Inilah yang dibahas oleh saksi ahli dalam persidangan kali ini,” imbuhnya.

Menurutnya, penerbitan SPB aquo melanggar 3 (tiga) peraturan yaitu 1. Pasal 1 ayat (10, 13, 16,17) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2102 tentang Pengenaan Sanksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 2. Pasal 1 ayat (8,11,13)Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012 Tentang Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan.; 3. Pasal 1 ayat (67) dan Pasal 4 ayat (1) butir (b), (c) dan Pasal 5 ayat 1 butir (a), (b) dan (d) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Naskah Dinas. (my)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *