Calon Menteri PDT & Transmigrasi, DR. HC Herman Yoku, SIP: Perlu Sikap jujur, berani dan tegas Atasi Persoalan Daerah

IMG_20190823_142432-1152x648-576x324
JurnalNusantara.com – Berdasarkan data di tahun 2010-2014 lalu, sebanyak 20.432 desa dari total 53.000 desa merupakan desa tertinggal. Di tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 14.461 desa tertinggal di Indonesia. Angka tersebut setara dengan 19,17% dari total desa di Indonesia yang berjumlah 75.436 desa. Dalam arti selama 5 tahun lalu Kemendes, PDT & Transmigrasi baru memandirikan sekitar 5,974 desa tertinggal menjadi lebih baik atau 1.195 desa/tahun.

Menanggapi kondisi tersebut yang terkesan masih lambat, Ary Buntoro, salah seorang relawan Jokowi mengatakan bahwa berdasarkan hasil kunjungan ke 8 kabupaten di wilayah Indonesia Timur yang dilakukannya di tahun 2016 bersama tim dari staf kepresidenan, ada satu poin yang menjadi persoalan yaitu tentang komunikasi yang tidak terimplementasi dengan baik dimana informasi baik program maupun kebijakan dari Presiden belum terimplementasi dengan baik sehingga masyarakat merasa bingung bagaimana mendapatkan sarana program tersebut.

“Dengan demikian, selain standar dan parameter calon menteri ke depan yang harus terpenuhi, ada satu hal lagi yaitu bagaimana seorang menteri ini mampu menterjemahkan visi Jokowi dan diimplementasikan di kementeriannya. Apa yang kami lakukan juga sebagai implementasi dari keinginan Jokowi yang menghendaki fungsi relawan untuk menjembatani dan mengawal program pemerintah agar terimplementasi dengan baik,” ungkapnya dalam diskusi publik bertema ‘Perlukah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi 2019-2024’, Jumat (23/8/2019) di Cikini, Jakarta Pusat.
IMG_20190823_154550-1152x648-460x259
Hal senada diungkapkan DR. HC. Herman Yoku, SIP yang diusung oleh relawan Jokowi sebagai Calon Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi 2019-2024. Ia mengakui bahwa masyarakat Papua masih berteriak belum merasakan Otsus, padahal anggaran terus mengalir dari pemerintah pusat. Hal ini perlu disikapi dengan ketegasan pengawasan dari aparat penegak hukum.

“Persoalannya sekarang terletak pada pengawasan saja. Jika ditugaskan sebagai Menteri PDT & Transmigrasi, tugas saya pertama adalah akan mengaudit dulu 5 tahun sebelumnya untuk dijadikan pengalaman bagi 5 tahun berikutnya. Setelah diketahui kelemahannya, baru saya akan melakukan pressure. Dalam hal ini diperlukan sikap yang jujur, berani dan tegas sesuai amanat presiden,” ujar Herman.

Sementara itu, Koordinator Alumni bidang Humas, Erwin Niwattana menilai, jika dilihat dari kacamata media, ada dua parameter yang perlu diperhatikan yaitu political cost dan moral cost. Menurutnya dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan.

“Jika bicara politik, jelas pejabat nantinya berhubungan dengan sisi politik. Pandangan kami, seorang menteri itu harus punya pandangan yang sejalan dengan Jokowi. Selain itu, menteri harus berfikir strategis agar bisa mengawal kebijakan presiden dan profesional yang dituntut bekerja sesuai dengan relnya serta taktis dalam arti tidak mudah menyerah,” pungkasnya. (my)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *