Dr. Kurtubi: Perlu PERPPU Agar Sistem Perminyakan Sesuai Konstitusi dan Simpel

IMG-20190823-WA0039
JurnalNusantara.com – Kebijakan Pemerintah untuk mendukung Pertamina meningkatkan kegiatan sektor hulu di luar negeri dengan dukungan dana APBN adalah bagus, meski sebenarnya butuh biaya yang besar dan beresiko. Hal tersebut dikatakan Dr. Kurtubi, Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Nasdem Dapil NTB, Jumat (23/8/2019) di Jakarta.

“Tapi, menurut pendapat saya, cara yang paling tepat dan paling murah (tanpa memakai dana APBN) untuk meningkatkan produksi migas agar defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran migas bisa berkurang, bahkan bisa surplus sekaligus bisa meningkatkan Penerimaan Negara dalam jangka panjang, adalah dengan Menyederhanakan Sistem Tata Kelola Perminyakan Nasional sekaligus agar Tidak Melanggar KONSTITUSI dan Menghilangkan Ketidakpastian HUKUM,” ujarnya.

Seperti diketahui, lanjut Kurtubi, selama sekitar dua dekade industri migas di tanah air mengalami ketidakpastian hukum karena 17 pasal dari payung hukum UU Migas No.22/2001 sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Maka cara/langkah strategi / kebijakan yang sebaiknya segera diambil oleh Pemerintah adalah mengeluarkan PERPPU atau PP yang isinya Kembali ke UU No.8/1971 yang intinya Kuasa Pertambangan dialihkan dari Mentri ESDM ke Pertamina; SKK Migas digabung kembali dengan Pertamina; BPH Migas digabung dengan Ditjen Migas agar disektor hilir tidak ribet; Menteri ESDM mewakili Pemerintah sebagai Pemegang Kebijakan dan Regulator dibidang migas nasional.

Menurutnya, UU Migas No.22/2001 terbukti melanggar Konstitusi. Sehingga harus direvisi/dicabut. DPR Periode lalu 1999-2004 sudah berusaha untuk merevisi uu migas tsb, tapi gagal. DPR Periode sekarang 2014-2019 juga sdh membuat konsep Revisi. Konsep revisi yang sudah dibuat /disepakati oleh komisi teknis (Komisi VII) kemudian substansinya dirubah oleh Baleg DPR.

“Saya ragu RUU revisi UI migas ini bisa disyahkan di DPR periode saat ini yang akan selesai sekitar 1 bulan lagi. Oleh karenanya saya usul agar Presiden mengeluarkan PERPPU utk mengakhiri ketidakpastian hukum yang diderita oleh Industri Migas Nasional,” pungkasnya. (miskola)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *