CSM Minta Revisi UU KPK Disikapi Dengan Jernih

IMG_20190910_131430-1152x648-576x324

JurnalNusantara.com – Pro dan kontra terkait dengan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) terus dilayangkan kepada lembaga anti korupsi tersebut. Kali ini, ratusan massa yang tergabung dalam Civil Society Movement (CSM) atau gerakan masyarakat Sipil menggelar aksi di depan kantor KPK meminta agar revisi UU KPK dan Fit and Proper Test terhadap 10 Capim KPK dilanjutkan.

Koordinator Aksi, Syafrudin Budiman, SIP dalam orasinya menilai, rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK harus disikapi dengan jernih tanpa menyebut rencana revisi dimaksud sebagai upaya pelemahan. Di usia KPK yang sudah sekitar 17 tahun sejak berdiri pada tahun 2002, jelas dan pasti KPK butuh pembenahan dan perbaikan.

“Langkah melakukan revisi tersebut menjadi pilihan tepat sebagai sebuah keharusan dengan Spirit dan tujuannya demi penguatan kerja pemberantasan korupsi ke depan sesuai dengan tantangan zaman saat ini,” ujarnya, Selasa (10/9/2019).

Ia menambahkan, perbaikan terkait perlunya dewan pengawas, pengaturan tentang penyadapan, kemudian tentang pegawai tidak bisa dijadikan alasan kemudian menuding akan terjadi pelemahan terhadap KPK. Urgensi perlunya dewan pengawas guna memberikan pengawasan terhadap penyadapan sebagai langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi, fungsi pengawasan sangat penting dalam lembaga negara di sebuah negara demokrasi manapun di dunia ini.

“Aneh jadinya saat melihat para pegawai KPK merasa prihatin dengan rencana revisi itu. Bahkan wadah pegawai KPK sampai mengkampanyekan penolakannya seperti telah melakukan politik praktis. lni berbahaya! Dan juga harus diingat, WP di lembaga penegak hukum tidak dikenal. Jadi penting jika dalam revisi UU KPK nanti posisi atau status pegawai KPK diatur secara jelas. Sudah seharusnya DPR kita dukung dalam upaya revisi UU KPK tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam perbaikan tersebut juga akan menambah kewenangan KPK dalam penghentian penyidikan. DPR juga harus didukung untuk melanjutkan sampai tuntas Fit and proper test Capim KPK hingga terpilih 5 komisioner KPK terbaik dan pemberani yang bisa membawa Perbaikan, Perubahan dan Penguatan terhadap KPK. (red)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *